PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM TERKAIT PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP YANG DILAKUKAN OLEH KORPORASI

MUAMAR, Sri Wiyanti Eddyono, SH., LLM (HR)., PhD

2019 | Tesis | MAGISTER HUKUM LITIGASI

PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM TERKAIT PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP YANG DILAKUKAN OLEH KORPORASI Muamar1 dan Sri Wiyanti Eddyono2 INTISARI Tesis ini berjudul pertimbangan hukum dalam perkara tindak pidana lingkungan hidup yang dilakukan oleh korporasi. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan mengkaji pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pengurus yang mewakili korporasi dan prospek pertanggungjawaban pidana terhadap pengurus dan korporasi dalam perkara tindak pidana lingkungan hidup. Metode penelitian dalam tesis ini bersifat normatif karena menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer, yakni tiga putusan pengadilan tentang tindak pidana lingkungan hidup yang dilakukan oleh korporasi. Selain daripada itu penelitian dikatakan penelitian normatif karena menggunakan asas-asas hukum dalam menafsirkan peraturan perundang-undangan. Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah, pertama, terhadap dua putusan yaitu putusan nomor 113/Pid.B/LH/2016/PN.Pwk atas nama terdakwa PT. Indo Bharat Rayon yang diwakili oleh Sibnath Agarwalla dan Putusan Nomor. 1405 K/Pid.Sus/2013 atas nama terdakwa PT. Karawang Prima Sejahtera Steel (PT. KPSS), hakim dalam pertimbangan hukumnya melanggar aspek hukum formil dimana pengurus yang mewakili korporasi dipidana (ultra petita), dari aspek materiil hakim salah dalam menafsirkan ketentuan Pasal 119 UU PPLH dimana kata mewakili dalam pasal tersebut bukan bermakna mewakili untuk pidana penjara apabila putusan dijatuhkan kepada korporasi namun bermakna sebagai orang yang bertanggungjawab untuk melaksanakan putusan tersebut. Pada putusan Nomor. 1405 K/Pid.Sus/2013 hakim seharusnya menerapkan pasal 103 UU PPLH bukan Pasal 104. Untuk Putusan No. 1554 K/Pid.Sus/2015 atas nama terdakwa PT.Kallista Alam yang diwakili oleh Subianto Rusid secara formil sudah tepat sedangkan aspek materiil semestinya hakim menerapkan ketentuan pidana tambahan. Untuk aspek penemuan hukum hakim tidak hanya langsung menafirkan ketentuan pasal dalam UU PPLH, namun juga memahami asas-asas dalam melakukan penafsiran, yakni asas proporsionalitas, asas exeptio format regulam dan asas rubrica est lex dan titulus est lex. Kedua, dalam hal pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi tidak hanya melihat unsur kesalahan namun juga perlu diperhatikan prinsip-prinsip good corporate governance dalam menjalankan kegiatan usahanya. Sedangkan untuk pertanggungjawaban pidana pengurus korporasi harus memperhatikan prinsip bussines judgement rule salah satunya adalah ittikad baik. 1 Mahasiswa Magister Hukum Litigasi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (muamar.mail.ugm.ac.id) 2 Dosen Program S2 Magister Hukum Litigasi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

LEGAL REASONING OF JUDGES RELATED CRIMINAL RESPONSIBILITIES IN ENVIRONMENTAL CRIMES COMMITED BY CORPORATION Muamar1 dan Sri Wiyanti Eddyono2 ABSTRACT This thesis is entitled Legal reasoning of judges related criminal responsibilities in environmental crimes commited by corporation. The purpose of this study is to find out and examine Criminal responsibilities to official and corporate in criminal of environmental and the legal reasoning of judges in imposing criminal charges against administrators who represent corporations. The research method in this thesis is normative because it uses secondary data in the form of primary legal material, namely three court decisions regarding environmental crimes committed by the corporation. In addition to that, the research is said to be normative research because it uses legal principles in interpreting of law. The conclusions obtained from this research are, first, on two decisions, namely decision number 113 / Pid.B / LH / 2016 / PN.Pwk on behalf of the defendant PT. Indo Bharat Rayon represented by Sibnath Agarwalla and decision number 1405 K / Pid.Sus / 2013 on behalf of the defendant PT. Karawang Prima Sejahtera Steel (PT. KPSS), judges in their legal reasoning violated formal legal aspects where the management representing the corporation was convicted (ultra petita), from the material aspect the judge misinterpreted the provisions of Article 119 UU PPLH where the representative words in the article were not representative for imprisonment if the decision is imposed on the corporation but is meaningful as the person responsible for carrying out the decision. In the number decision. 1405 K / Pid.Sus / 2013 judges should apply Article 103 of the PPLH Law not Article 104. For Decision No. 1554 K / Pid.Sus / 2015 on behalf of the defendant PT. Kalista Alam represented by Subianto Rusid in a formal manner, while the material aspects of the judges should apply additional criminal provisions. For aspects of legal interperation, the judge not only directly excludes the provisions of the articles in the PPLH Law, but also understands the principles of conducting interpretations, namely the principle of proportionality, the principle of exeptio format regulam and the principle of rubrica est lex and titulus est lex. Second, in terms of criminal responsibility for corporations not only see the element of offense but also need to consider the principles of good corporate governance in carrying out its business activities. Whereas for the criminal responsibility of corporate managers must pay attention to the principles of business judgment rule, one of which is good faith 1 Student of Master of Litigation, Faculty of Law, Gadjah Mada University, Yogyakarta (muamar.mail.ugm.ac.id) 2 Lecture of Master of Litigation, Faculty of Law, Gadjah Mada University, Yogyakarta

Kata Kunci : Kata kunci : Pertimbangan hukum, Korporasi, Tindak Pidana Korporasi, Lingkungan Hidup