EFEKTIVITAS KEBIJAKAN RELOKASI KAMPUNG PULO KE RUSUN JATINEGARA BARAT JAKARTA TIMUR TAHUN 2015-2018

ALMIRA LARASATHI, Drs. Bambang Purwoko, M.A

2019 | Skripsi | S1 POLITIK DAN PEMERINTAHAN

Kebijakan pemerintah DKI Jakarta untuk melakukan relokasi warga Kampung Pulo dimulai pada tahun 2013 karena melihat realitas bahwa masyarakat Kampung Pulo hidup di daerah bantaran sungai yang merupakan kawasan kumuh dan akan mengganggu proses normalisasi Sungai Ciliwung. Hal ini mempunyai implikasi yang lebih luas bagi warga Jakarta yaitu banjir tahunan yang berkurang. Namun kebijakan relokasi itu sendiri tidak berjalan mulus karena sebagian masyarakat merasa keberatan untuk dipindahkan. Untuk mengatasi hal itu beberapa hal sudah dilakukan oleh Pemda DKI Jakarta yaitu sudah melakukan sosialisasi ke masyarakat dan penjelasan mengenai rencana ganti rugi sebesar 25% dari NJOP dari tanah yang warga miliki. Proses yang dimulai di era Gubernur Jokowi belum selesai dikerjakan, lalu dilanjutkan di era Gubernur Basuki Tjahaya Purnama dengan perbedaan perlakuan dalam implementasi kebijakan. Ganti rugi sebesar 25% dari NJOP yang dulu sudah dijanjikan, dalam prakteknya tidak dilakukan dan menimbulkan kekecewaan masyarakat. Terlihat dalam implementasi kebijakan, pemerintah DKI bersikap top down dan tidak akomodatif terhadap masyarakat. Dalam hal ini walikota/pemerintah/gubernur dalam melakukan implementasi kebijakan mengabaikan tuntutan publik akan hak-hak mereka yang sudah disepakati di era sebelumnya. Masyarakat dalam hal ini juga tidak mempunyai legalitas atas tanah atau rumah yang mereka duduki. Melalui teori windows of opportunity yang diperkenalkan oleh John W. Kingdon, penulis mencoba untuk menjelaskan kronologis implementasi kebijakan dan dinamika yang ada di selama proses implementasi kebijakan tersebut. Sedangkan berkaitan dengan efektivitas kebijakan, penulis mendasarkan teorinya pada Cairney dan Kwitokowsky yang menyatakakan bahwa efektivitas kebijakan bukan hanya tentang rekonsiliasi konflik namun penyelesaian masalah dengan memperhatikan tingkat kepercayaan publik sebagai obyek kebijakan. Meskipun dalam penelitian ini peneliti menyimpulkan bahwa pemerintah telah mengabaikan kepentingan publik dengan tidak menepati janjinya, namun ternyata kebijakan itu bisa dilakukan dengan efektif karena tanggapan masyarakat yang sebenarnya jika dilepaskan dari konteks ganti rugi mereka dengan senang hati menerima relokasi. Juga seiring berjalannya waktu, dari tahun 2015 hingga 2018, konflik yang didasari tuntutan ganti rugi masyarakat semakin tidak terdengar lagi gaungnya yang dapat diartikan sebagai konflik yang mereda. Hal ini disebabkan masyarakat yang tidak memiliki bargaining power. Sedangkan pemerintah memang menutup jalur advokasi terbukti dari masyarakat yang kebingungan dan pemerintah yang ‘abai’ setelah kebijakan tersebut berjalan.

The DKI Jakarta government's policy to relocate residents of Kampung Pulo began in 2013 because it saw the reality that the Kampung Pulo community lived in the riverbanks which were slums and would disrupt the normalization process of the Ciliwung River. This has broader implications for the citizens of Jakarta, which is reduced annual flooding. But the relocation policy itself did not go smoothly because some people felt objected to being moved. To overcome this, several things have been done by the DKI Jakarta Regional Government, which have been conducting socialization to the community and an explanation of the compensation plan of 25% of NJOP from land owned by residents. The process that began in the era of Governor Jokowi has not yet been completed, then continued in the era of Governor Basuki Tjahaya Purnama with different treatment in policy implementation. Compensation of 25% from the previously promised NJOP, in practice was not done and caused community disappointment. Seen in the implementation of the policy, the DKI government is top-down and not accommodating to the public. In this case, the mayor/government/governor in implementing the policy ignored the public demands for their rights that had been agreed upon in the previous era. The community in this case also does not have legality over the land or house they occupy. Through the theory of windows of opportunity introduced by John W. Kingdon, the author tries to explain the chronology of policy implementation and the dynamics that exist during the policy implementation process. Whereas concerning policy effectiveness, the author bases his theory on Cairney and Kwitokowsky who state that the effectiveness of policies is not just about conflict reconciliation but problem-solving by paying attention to the level of public trust as an object of policy. Although in this study the researchers concluded that the government had ignored the public interest by not keeping its promises, it turned out that the policy could be carried out effectively because of the actual community response if released from the context of compensation they gladly accepted the relocation. Also over time, from 2015 to 2018, conflicts based on demands for community compensation were no longer heard, which could be interpreted as a conflict that subsided. This is due to people who do not have bargaining power. Whereas the government has indeed closed the advocacy path evident from the confused public and the 'ignorant' government after the policy was implemented.

Kata Kunci : Kebijakan, Implementasi, Efektivitas, Relokasi, Rusunawa