Analisis Hubungan antara Tingkat Kepatuhan Pemerintah Daerah terhadap Peraturan Perundang-Undangan dengan Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

ABDULLAH L E HABIBY, Irwan Taufiq Ritonga

2019 | Tesis | MAGISTER AKUNTANSI

Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara tingkat kepatuhan pemerintah daerah terhadap peraturan perundang-undangan dengan opini atas LKPD serta mengidentifikasi faktor penyebab terjadinya kegagalan pendeteksian atas ketidakpatuhan, termasuk di dalamnya ketidakpatuhan yang mengandung unsur fraud, dalam pemeriksaan LKPD. Metoda Penelitian: Metoda yang digunakan ialah explanatory sequential mixed methods dengan pendekatan analisis konten atas 54 sampel LKPD dan wawancara terhadap para auditor BPK. Temuan: Hasil penelitian menunjukkan bahwa memang terdapat hubungan antara tingkat kepatuhan pemerintah daerah dengan opini atas LKPD, namun terdapat risiko kegagalan deteksi dan risiko kesalahan dalam memberikan opini yang disebabkan oleh perbedaan konsep dalam hal penentuan fraud, perbedaan konsep materialitas di antara pemeriksa BPK, kegagalan dalam memutakhirkan program pemeriksaan, potensi ancaman/bahaya yang dialami auditor, dan kegagalan dalam mengurangi persepsi negatif pemeriksa atas perlindungan kerja. Batasan: Keterbatasan penelitian ini ialah sampel wawancara hanya melibatkan pemeriksa dari tiga kantor perwakilan yang berasal dari pulau Jawa dan tidak melakukan konfirmasi kepada unit yang bertanggungjawab dalam penyusunan panduan/pedoman pemeriksaan dan unit yang menangani masalah hukum. Implikasi: Di antara implikasi penelitian ini ialah BPK harus meningkatkan efektivitas penjaminan mutu pemeriksaan untuk meningkatkan kualitas pemeriksaan.. Originalitas/Nilai: Pemeriksa BPK seharusnya mampu menerapkan prinsip due professional care dalam melaksanakan pemeriksaan LKPD sehingga kualitas audit tetap terjaga. Penelitian ini mempertimbangkan materialitas dalam menganalisis temuan ketidakpatuhan serta berupaya mengidentifikasi faktor penyebab hubungan tersebut.

Purpose: This study aims to analyze the relationship between the level of local government compliance with laws/regulations and opinions on the Financial Statements of Local Governments (FSLG) and identify the causes of failure to detect non-compliance, including non-compliance that contains elements of fraud, in FSLG audit. Research Method: The method used is explanatory sequential mixed methods with content analysis approach on 54 FSLG samples and interviews with the Audit Board of Indonesia (Badan Pemeriksa Keuangan/BPK) auditors. Findings: The results showed that there was indeed a relationship between the level of compliance of the local government and the opinion on the FSLG, but there was a risk of detection failure and the risk of errors in opinion caused by different concepts in determining fraud, differences in the concept of materiality among BPK auditors, failure to update programs audit, potential threats/dangers experienced by the auditor, and failure to reduce the auditor's negative perception of work protection. Limitation: The limitation of this study was that the interview sample only involved auditors from three representative offices originating from Java and did not confirm to the unit responsible for the preparation of guidelines/guidelines for the audit and units that deal with legal issues. Implications: The implications of this research was that BPK must increase the effectiveness of audit quality assurance to improve audit quality. Originality/Value: BPK auditors should be able to apply the principle of due professional care in carrying out FSLG audit so that audit quality is maintained. This study considers materiality in analyzing the findings of non-compliance and seeks to identify the factors causing the relationship.

Kata Kunci : Audit Sektor Publik, BPK, Opini LKPD, Kepatuhan, Public Sector Audit, The Audit Board of Indonesia, BPK, Supreme Audit, Compliance