IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 85/PUU-XIV/2016 TERHADAP PROSES PENEGAKAN HUKUM OLEH KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

MUH FARID ABIDIN, Veri Antoni, S.H., M.Hum

2019 | Tesis | MAGISTER HUKUM BISNIS DAN KENEGARAAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis implikasi dari Putusan MK Nomor 85/PUU-XIV/2016 terhadap proses penegakan hukum oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Khususnya terkait dengan adanya penafsiran MK tentang frasa pihak laindan frasa penyelidikan yang termuat dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Tujuan lain dari penelitian ini adalah untuk mengetahui latar belakang pengaturan frasa pihak lain dan frasa penyelidikan, serta untuk mengidentifikasi konstruksi yuridis yang terdapat dalam Putusan MK Nomor 85/PUU-XIV/2016. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif. Penelitian yuridis-normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan atau data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Adapun penelitian ini bersifat deskriptif-analitis karena penelitian ini dimaksudkan untuk mengklasifikasikan gejala yang terjadi dalam suatu permasalahan yakni terkait mengenai penegakan hukum di KPPU pasca putusan MK Nomor 85/PUU-XIV/2016. Proses analisis data menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan Historis, perundang-undangan, dan konseptual yang kemudian hasil dari penelitian ini di sajikan secara deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian, adanya Putusan MK Nomor 85/PUU-XIV/2016 mengimplikasikan dua hal terhadap proses penegakan hukum oleh KPPU. Pertama, berimplikasi pada pendekatan penegakan hukum dan peran antar kelembagaan. Kedua, berimplikasi pada peraturan-peraturan yang di terbitkan oleh KPPU yang berupa Peraturan Komisi. Selain daripada itu, diketahui pula bahwa latar belakang pengaturan frasa pihak lain dan frasa penyelidikan keduanya memiliki kesamaan, yakni kedua frasa tersebut memang dimaksudkan oleh pembentuk undang-undang untuk dituangkan dalam bentuk abstrak dan implisit agar dapat dimaknai luas. Disisi lain, konstruksi yuridis dalam Putusan MK Nomor 85/PUU-XIV/2016 memiliki karakteristik konstitusional bersyarat dan dalam putusan ini, hakim menggunakan beberapa metode interpretasi konstitusi secara bersamaan.

This study aims to determine and analyze the implications of the Constitutional Court Decision Number 85 /PUU-XIV/2016 on the law enforcement process by the Business Competition Supervisory Commission. Particularly related to the interpretation of the Court regarding the phrase "other parties" and the phrase "investigation" contained in Law Number 5 of 1999 concerning the prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition. Another purpose of this research is to find out the setting background of the phrase "other parties" and the phrase "investigation", as well as to identify juridical constructions contained in the Constitutional Court Decision Number 85/PUU-XIV/2016. This research is juridical-normative research. Juridical-normative research is carried out by examining library materials or secondary data in the form of primary legal materials, secondary, and tertiary. The research is descriptive-analytical because this research is intended to classify the symptoms that occur in a problem that is related to law enforcement in KPPU after the Constitutional Court decision No. 85 / PUU-XIV / 2016. The process of data analysis uses qualitative methods with historical, statutory, and conceptual approaches which are then presented descriptively. Based on the results of the study, the existence of the Constitutional Court Decision Number 85/PUU-XIV/2016 implies two things regarding the law enforcement process by KPPU. First, it has implications for the approach to law enforcement and inter-institutional roles. Secondly, it has implications for the regulations issued by the KPPU in the form of Commission Regulations. Apart from that, it is also known that the setting background of the phrase "other parties" and the phrase "investigation" both have in common, namely, the two phrases are intended by the legislators to be written in abstract and implicit forms to be interpreted broadly. On the other hand, the juridical construction of Constitutional Court Decision No. 85 / PUU-XIV / 2016 has conditional constitutional characteristics and in this decision, the judge uses several methods of interpreting the constitution simultaneously.

Kata Kunci : Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XIV/2016, Implikasi, Penegakan hukum, Komisi Pengawas Persaingan Usaha,Constitutional Court Decision Number 85/PUU-XIV/2016, Implications, Law Enforcement, KPPU.