Peran Yayasan Kesehatan Perempuan (YKP) sebagai Policy Entrepreneur dalam Penyusunan Agenda Kebijakan Penanggulangan Perkawinan Anak

TRI MUHARTINI, Prof. Dr. Muhadjir M. Darwin, MPA.

2019 | Tesis | MAGISTER MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK

Penelitian mengenai perkawinan anak kali ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, karena penelitian ini tidak hanya sebatas membahas jumlah, penyebab dan dampak. Karena tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses dan peran Yayasan Kesehatan Perempuan (YKP) sebagai policy entrepreneur dalam penyusunan kebijakan penanggulangan perkawinan anak. Teori mengenai Venue shopping dan Multiple streams, serta konsep Policy Entrepreneur dan Agenda Kebijakan dibutuhkan untuk menjelaskan hasil fokus dari penelitian. Secara metodologi, penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif melalui pengumpulan data dari studi pustaka dan wawancara dengan narasumber yang merupakan bagian dari pihak YKP. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa YKP sebagai policy entrepreneur dalam penyusunan kebijakan penanggulangan perkawinan anak dimulai dengan melakukan pendekatan ke pemerintah daerah, masyarakat di daerah, dan pemerintah pusat. Pendekatan dengan pemerintah daerah bertujuan agar program Pendidikan Kesehatan Reproduksi dan Pencegahan Perkawinan Anak dapat diadopsi dengan dibiayai oleh APBD. Pendekatan ke masyarakat yaitu khususnya remaja, orang tua dan guru bertujuan untuk memberikan pelatihan maupun informasi tentang pentingnya kesehatan reproduksi dan dampak buruk dari perkawinan anak. Dengan pemerintah pusat, YKP menuntut untuk adanya penyusunan kebijakan tentang perubahan batas usia perkawinan. Namun, usaha YKP itu tidak berjalan dengan mudah, karena masih banyak stakeholders yang menolak perubahan batas usia perkawinan untuk menanggulangi perkawinan anak. Pelacakan dengan teori multiple streams juga menunjukkan bahwa dalam arus politik terjadi suatu perdebatan alot karena perbedaan pendapat dan pandangan. Walaupun terjadi hal itu, ketiga arus tetap dapat dipertemukan oleh YKP dan koalisinya sehingga jendela kebijakan (policy windows) dapat terbuka. Akan tetapi, usaha YKP belum berhasil karena perubahan batas usia perkawinan belum menjadi agenda kebijakan pemerintah.

Study of child marriage this time are different from previous study, because this study was not only to determine the number, causes, and effects. Because, the main objective of this study was to determine how process and role Yayasan Kesehatan Perempuan (YKP) as a policy entrepreneur in the agenda setting of child marriage prevention policy. The theory of Venue Shopping and Multiple Streams, as well as the concept of Policy Entrepreneur and Policy Agenda is needed to explain the focus of this study. In methodology, this study uses qualitative analysis techniques through the collection of data form literature and interviews with sources that part of YKP. The results of this study indicate that YKP as a policy entrepreneur in the agenda setting of child marriage prevention policy starting with doing approach to local government, local communities, and the central government. Approach with local government aims that the program Reproductive Health Education and Prevention of Child Marriage can be adopted with funds from ABPD. While the approach to community especially teenagers, parents and teacher aims to provide training and information about the importance of reproductive health and the adverse effects of child marriage. With the central government, YKP demands a change in the age of marriage. However, YKP demands do not work easy, because there are still many stakeholders who reject revision of marriage age. Tracking with theory of multiple streams also show that in political stream there was a tough debate because of differences of opinion and perspective. Even though that happened, political stream can still be met with the stream of problems and policy by YKP and coalition, so that the policy windows is open. But, YKP demands have not been completed, because changes in the age limit for marriage have not yet become a government policy agenda.

Kata Kunci : Kata Kunci : YKP, Policy Entreprenuer, Penyusunan Agenda Kebijakan, Venue Shopping dan Multiple Streams.