KESESUAIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

NATHAN DIPPOS FAJAR, Joko Setiono, S.H., M.Hum.

2019 | Skripsi | S1 HUKUM

Pemerintahan daerah memegang peranan penting dalam mencapai tujuan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu penulis melakukan penelitian untuk mengetahui prinsip-prinsip pemerintahan daerah yang ada dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk mengetahui hal tersebut dilakukan penafsiran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Melalui penelusuran ini ketentuan dalam konstitusi diekstraksi ke bentuk yang lebih mudah untuk dipahami, dimengerti, dan implementatif. Di samping itu penulis juga menelaah pengaturan peran partisipasi masyarakat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Setelah mengetahui hal-hal yang diamanatkan konstitusi, dilakukan analisis terhadap norma-norma yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda 2014). Undang-undang ini dianalisis keterkaitannya dengan hal-hal prinsip yang ditentukan oleh UUD NRI 1945. Selanjutnya ketentuan yang terkait secara langsung diuji kesesuaiannya dengan pengaturan dalam UUD NRI 1945. Melalui penelusuran kepustakaan atau penelitian normatif, penulis mengumpulkan informasi yang sahih untuk membangun argumentasi tentang kesesuaian pengaturan yang ada dalam UUD NRI 1945 dengan UU Pemda 2014 yang memuat pengaturan pokok tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah. Adapun berdasarkan penelitian tersebut, penulis menemukan potensi pertentangan dalam rumusan yang ada dalam UU Pemda 2014. Potensi ini, meski belum tentu menimbulkan kerugian konstitusional, tetapi merupakan bukti nyata perlunya diperbaiki pengaturan mengenai pemerintahan daerah di Indonesia.

Regional government plays an important role in achieving the goals of social welfare for all the people of Indonesia. Therefore the author conducted a study to find out the principles of regional government in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. To find out this, an interpretation of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (the 1945 Constitution of 1945) was carried out. The interpretation method used is the method of grammatical or semantic interpretation and original intent. Through this search the provisions in the constitution are extracted to forms that are easier to understand, understand and implement. After knowing the things mandated by the constitution, an analysis of the norms contained in Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government was carried out to analyze the 2014 Regional Government Law. This law is analyzed in relation to the principle matters determined by the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Furthermore, the relevant provisions are directly tested for their suitability with the provisions in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Through literature search or normative research, the author collects valid information to build arguments about the suitability of the regulations contained in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia in 1945 with the Regional Government Law 2014 which contains basic arrangements regarding the implementation of regional government. As for the research, the author found potential contradictions in the formulation of the 2014 Regional Government Law. This potential, although not necessarily causing constitutional harm, is clear evidence of the need for improved regulation regarding regional government in Indonesia.

Kata Kunci : pemerintahan daerah, konstitusionalitas, pembentukan peraturan perundang-undangan