KEBIJAKAN UNI EROPA TENTANG LARANGAN IMPOR TERHADAP CRUDE PALM OIL (CPO) DITINJAU DARI GATT 1994

NIRAWAN PRADANA A, Prof. M. Hawin, S.H., LL.M., Ph.D.

2019 | Tesis | MAGISTER HUKUM BISNIS DAN KENEGARAAN

Menganalisis dan mengkaji lebih dalam tentang alasan pengimplementasian regulasi untuk Delegated Act Renewable Energy Directive II (RED II) yang disepakati Uni Eropa pada Februari 2019 hingga akan melakukan phase out Crude Palm Oil (CPO). Regulasi tersebut sangat merugikan pihak Indonesia yang dimana Indonesia sangat terdampak dengan larangan penggunaan CPO sebagai bahan dasar biofuel yang dilakukan Uni Eropa. Sangat penting untuk mengetahui dan menganalisis Delegated Act Renewable Energy Directive II (RED II) tersebut dengan prinsip-prinsip GATT 1994 apakah Uni Eropa melanggar prinsip-prinsip yang ada atau tidak. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan jenis penelitian normatif. Bahan penelitian berasal dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Cara dan alat pengumpulan data primer dan sekunder dengan metode penelitian kepustakaan yang dilakukan di perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada dan Perpustakaan Pusat Universitas Gadjah Mada. Hasil penelitian kemudian dianalisis secara komprehensif dan lengkap dan yang dihasilkan berupa data deskriptif analitis. Cara berfikir yang digunakan adalah cara berfikir deduktif. Terdapat 3 alasan dasar yang digunakan oleh Uni Eropa dalam melatar belakangi menyepakati penolakan biofuel berbahan minyak kelapa sawit, yaitu alasan perusakan lingkungan, alasan tidak ramah lingkungan dan alasan isu sosial. Alasan perusakan lingkungan yang digunakan adalah bahwa sawit menyumbang sebagian besar penggundulan hutan. Alasan tidak ramah lingkungan, bahwa karbon biodiesel berbahan dasar minyak kelapa sawit tiga kali lebih besar dari energi fosil. Alasan isu sosial karena dalam Industri sawit dilaporkan memiliki banyak masalah terkait pemenuhan hak pekerja di negara-negara produsennya. Ditinjau dari GATT kebijakan penolakan impor minyak kelapa sawit ini menyalahi Prinsip non diskriminasi, dalam penerapannya pelarangan tersebut hanya dikenakan kepada produk CPO dan turunannya sedangkan dengan produk sejenis lainnya tidak. Apabila ditinjau dari Pasal XX GATT Uni Eropa harus dapat bisa membuktikan bahwa kebijakan tersebut tidak bertujuan untuk melakukan proteksi terselubung bagi produk dalam negeri.

Analyzing and review more about the reasons for implementing regulations for the Delegated Act Renewable Energy Directive II (RED II) agreed on by the European Union in February 2019 to phase out Crude Palm Oil (CPO) is very detrimental to Indonesia, where Indonesia feels very affected prohibition on the use of CPO as a base for biofuels carried out by the European Union. And to find out and analyze the Delegated Act Renewable Energy Directive II (RED II) according to the principles of GATT 1994. Given the World Trade Organization is a means to encourage the occurrence of an orderly and fair trade in the world. This research is descriptive with normative research. The research material comes from primary, secondary and tertiary legal materials. The methods and tools of primary and secondary data collection using the library research method are carried out in the library of the Faculty of Law, Gadjah Mada University and the Central Library of Gadjah Mada University. The results of the study were then analyzed comprehensively and completely and the results were in the form of analytical descriptive data. There are 3 basic reasons used by the European Union in the background to agree on the refusal of palm oil-based biofuels, namely the reasons for environmental destruction, reasons not environmentally friendly and reasons for social issues. The reason for the environmental destruction used is that oil palm contributes a large part of deforestation. The reason is not environmentally friendly, that carbon-based biodiesel is palm oil three times larger than fossil energy. The reason for social issues is that in the palm oil industry it is reported that there are many problems related to the fulfillment of workers' rights in the producer countries. Judging from the GATT, the policy of rejecting palm oil imports violates the principle of non-discrimination, in which the prohibition is only applied to CPO products and derivatives, whereas other similar products do not. Whereas if viewed from Article XX GATT, the European Union must be able to prove that the policy does not aim to covertly protect domestic products.

Kata Kunci : Kebijakan Uni Eropa, CPO, dan GATT 1994.