Tinjauan Yuridis Peraturan Menteri ESDM Nomor 08 tahun 2017 tentang Kontrak Bagi Hasil Gross Split

AKHMAD FAJAR KURNIAWAN, Dyah Ayu Widowati,S.H,M.Kn;Alifa Prasasti R.,S.H.,M.H.;Dr.Jur Any Andjarwati,S.H.,M.Jur.

2019 | Skripsi | S1 HUKUM

Penelitian dalam penulisan hukum ini secara obyektif untuk mengetahui pengaturan skema gross split dalam usaha hulu minyak dan gas bumi di Indonesia. Tujuan berikutnya adalah untuk mengetahui kompleksitas masalah yang timbul dalam pengaturan skema gross split. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang didukung dengan wawancara. Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Untuk memperoleh data tersebut dilakukan dengan cara studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh dua kesimpulan. Pertama , Peraturan Menteri ESDM nomor 08 tahun 2017 tentang Kontrak Bagi Hasil Gross Split merupakan dasar hukum berlakunya skema Gross Split dalam Usaha Hulu Migas. Skema Gross Split yang dikeluarkan pemerintah terdapat banyak insentif yang bertujuan untuk menarik minat investor agar mau melakukan investasi di indonesia. Adapun insentif tersebut dikategorikan keadalm dua Komponen, pertama Komponen variabel dan Komponen progresif. Yang termasuk kedalam komponen variabel adalah satuan wilayah kerja, lokasi lapangan, kedalaman reservoir, ketersediaan infrastruktur pendukung, jenis reservoir, kandungan karbon-dioksida, kandungan hidrogen sulfida, brat jenus minyak bumi, tingkat komponen dalam negeri pada masa pengembangan lapangan, dan tahapan produksi. Adapun yang termasuk kedalam komponen progresif adalah harga minyak bumi, harga gas bumi, dan jumlah kumulatif produksi Minyak dan Gas Bumi. Kedua, dimuatnya beberapa pemaknaan Mahkaham Konstitusi mengenai Hak Menguasa Negara kedalam peraturan skema Gross Split menunjukan bahwa skema Gross Split sudah melaksanakan Hak Menguasai Negara dalam usaha hulu migas di indonesia.

The aim of the research on this legal writing is to objectively define the regulations of gross split scheme in upstream oil and gas business in Indonesia. The next objective is to establish the complexity of the matters that emerged in regulating the gross split scheme. This research is a normative legal research, which its collected data are obtained by interview. The kind of data that is used in the research is secondary data, which consists of: primary legal material, secondary legal material and tertiary legal material. These data are obtained by literature study. According to this research, the writer obtained 2 (two) conclusions: First of all, Regulation of the Ministry of Energy and Mineral Resources of The Republic of Indonesia Number 8/2017 concerning Gross Split Profit Sharing Contract is a fundamental provision that regulates gross split in upstream oil and gas business. Gross Split scheme that issued by the government has many incentives which their objective is to encourage the investors to invest in Indonesia. The incentives are divided into 2 (two) components: variable component and progressive component. Variable component consists of: work area unit, field location, reservoir, availability of infrastructure supports, type of reservoir, carbon-dioxide reserves, hydrogen sulfide reserves, petroleum, domestic component levels during field development and the stages of production. Progressive component consists of petroleum prices, natural gas prices and the cumulative amount of oil and gas production. Second of all, the publication of several interpretations of Constitutional Court concerning state's right to control into Gross Split scheme regulation presents that Gross Split scheme itself has already implemented the right of state to control in the upstream oil and gas business in Indonesia

Kata Kunci : : Pengaturan, Kontrak Bagi Hasil, Skema Gross Split, Hak Menguasa Negara