KEWENANGAN PRESIDEN MENGAJUKAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG DALAM SISTEM PRESIDENSIL

AHMAD HUSEN, Andy Omara, S.H., M.Pub & Int. Law., Ph.D.

2019 | Tesis | MAGISTER HUKUM BISNIS DAN KENEGARAAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kewenangan Presiden dalam fungsi legislasi terkait pengajuan RUU dari Presiden dalam sistem presidensil pasca perubahan UUD 1945. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penelitian ini terlebih dahulu menganalisis konsep kewenangan Presiden mengajukan RUU dalam sistem presidensil dan kewenangan Presiden RI mengajukan RUU dalam sistem presidensil. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum tersebut berupa berbagai peraturan perundang-undang dan hasil karya dari ahli hukum. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi kepustakaan. Data yang diperoleh dari penelitian ini kemudian dianalisi secara pendekatan kualitatif terhadap data sekunder. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa; Pertama, dilihat dari konsepsi kewenangan Presiden mengajukan RUU dalam sistem presidensil dapat dibagi menjadi dua varian pandangan, yaitu yang menyatakan tidak perlu ada di dalam konstitusi dan yang menyatakan perlu ada di dalam konstitusi. Dari dua varian tersebut memiliki alasan masing-masing meskipun alasan yang kedua memberikan kewenangan Presiden mengajukan RUU di dalam konstitusi tetapi alasan tersebut tidak tepat dalam fungsi legislasi yang menganut sistem presidensil maka tidak perlu adanya kewenangan tersebut di dalam konstitusi. Kedua, konstitusi yang menganut sistem presidensil terkait kewenangan Presiden RI mengajukan RUU kepada DPR pasca amandemen, sebetulnya tidak perlu ada kewenangan tersebut di dalam konstitusinya sebagaimana terkolerasikan dengan perumusan masalah pertama.

This study aims to determine and analyse the presidential authority in the legislative function is related to the submission of bill from the president in the presidential system after the amendment to the 1945 constitution. To answer this questions, this research first analyse the concept of the president's authority submit bill in the presidential of the Republic of Indonesia submit bill in a presidential system. This research is a type of normative legal research. This research was conducted using secondary data consisting of primary legal material is in the form of various legislation and works from legal circles. The legal material is in the form of various legislation and the work of legal experts. Data collection in this study was carried out by document study. Data obtained from this study were than analysed using a qualitative approach to secondary data. This results of this study indicate that; First, it can be seen from the conception of the authority of the president that the bill in the presidential system can be divided into two variants of views, namely those that do not need to be in the constitution. Of the two variants, they have their own reasons, although the second reason for giving the President's authority submits bill in the constitution, but the reason is not appropriate in the legislative function that adheres to the presidential system so there is no need for such authority in the constitution. Second, the constitution which adheres to the presidential system related to the authority of the President of the Republic of Indonesia submits bill to House of Representative after the amendment, in fact there is no need for such authority in its constitution as it is correlation by the formulation of the first problem.

Kata Kunci : Kewenangan Presiden, RUU, Sistem Presidensil