Striking Balance between State-Owned Enterprises and Private Company in National Construction Service Procurement from the Perspective of Indonesian Competition Law

AURIZKA MARTA, Irna Nurhayati, S.H., M.Hum., LL.M., Ph.D.

2019 | Skripsi | S1 HUKUM

Tujuan dari penelitian hukum ini adalah untuk melakukan analisis terhadap regulasi pemngadaan jasa konstruksi nasional dari perspektif hukum Persaingan Usaha. Hal ini dilakukan untuk mengungkap langkah-langkah yang dapat diambil oleh Pemerintah dan KPPU untuk mencapai keseimbangan persaingan usaha antara BUMN dan Perusahaan Swasta dalam pengadaan jasa konstruksi nasional. Urgensi dari penelitian hukum ini adalah untuk menjawab permasalah dominasi BUMN dalam pemngadaan jasa konstruksi nasional. Dengan menggunakan perspektif Hukum Persaingan Usaha, penelitian ini akan menganalisis peraturan pengadaan yang saat ini diatur dalam Peraturan Presiden No. 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa oleh Pemerintah, lebih lanjut, menganalisa peran KPPU untuk mewujudkan keseimbangan antara BUMN dan Perusahaan Swasta dalam pengadaan jasa konstruksi nasional yang sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-Undang Persaingan Usaha. Dalam melakukan penelitian hukum ini, Penulis menggunakan penelitian hukum normative-empiris dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dan data sekunder terdiri dari sumber hukum primer, sekunder dan tersier. Selanjutnya, semua data yang diperoleh dianalisis menggunakann metode kualitatif. Penelitian hukum ini menghasilkan dua temuan sehubungan dengan masalah ini. Peraturan pengadaan saat ini memberikan perlakuan yang sama dan menyediakan lapangan permainan yang setara antara BUMN dan Perusahaan Swasta dalam pengadaan layanan konstruksi nasional, semua pelaku bisnis, terlepas dari kepemilikannya diperlakukan sama, dan ada ambiguitas garis batas antara BUMN dan Perusahaan Swasta. Kedua, sebagai manifestasi dari Undang-Undang Persaingan Usaha Indonesia, KPPU harus memainkan perannya sebagai pengawas persaingan dan penasihat bagi pemerintah untuk mencapai keseimbangan antara BUMN dan Perusahaan Swasta.

The purpose of this legal research is to conduct regulatory analysis on the national construction procurement regulation to uncover the possible measures can be taken by Government and KPPU to strike balance between SOEs and Private Company in the national construction service procurement from the perspective of the Indonesian Competition Law. The urgency of this legal research is to combat with the domination issue of SOEs in the national construction service procurement. By using the Indonesian Competition Law perspective, this legal research will analyze the current procurement regulation under the umbrella of Presidential Regulation No. 16 of 2018 concerning Public Procurement of Goods/Services, and the role of KPPU as it is mandated from Indonesian Competition Law to strike balance between SOEs and Private Company in the national construction service procurement. In conducting this legal research, the Author employs a normative-empirical legal research through utilizing primary data and secondary data. The primary data is obtained through interview and the said secondary data consists of primary, secondary, and tertiary legal source. Subsequently, all of the data obtained is analyzed using a qualitative method. This legal research yields two findings with respect to present issue. The current procurement regulation provides equal treatment and provides a level playing field between SOEs and Private Company in the national construction service procurement, all business actors, regardless of its ownership are treated equally, and there is ambiguity of the boundary line between SOEs and private sectors. Secondly, in order to striking balance between SOEs and Private Company, as the manifestation of ICL, KPPU has to plays it role as competition supervisor and advisor to the government.

Kata Kunci : Badan Usaha Milik Negara, Jasa Konstruksi, Pengadaan Jasa Konstruksi Nasional, Hukum Persaingan Usaha, Competitive Neutrality.