RESISTENSI DAN ADVOKASI PERGERAKAN MASYARAKAT TERHADAP POLUSI LIMBAH PABRIK MILIK PT RAYON UTAMA MAKMUR (RUM) DI SUKOHARJO, JAWA TENGAH

SETYAWAN EKO NUGROHO, Dr. Ambar Widaningrum, MA

2019 | Skripsi | S1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK

PT RUM beroperasi pada pertengahan bulan Oktober 2017, Ini merupakan implikasi Rencana Tata Ruang Wilayah Industri di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, yang tercantum dalam Perda Nomor 14 Tahun 2011. Sejak beroperasinya pabrik milik PT RUM, timbul masalah utama, seperti bau busuk, dan permasalahan lingkungan lainnya. Terdapat 232 orang yang kesehatannya terganggu. Kemudian timbul resistensi dari masarakat, aksi terbesar pada 22-24 Februari 2018, dan setelah itu terbit SK Bupati Nomor 660.1/207 Tahun 2018. Tujuan penelitian ini untuk mengalisis resistensi dan advokasi (termasuk strategi dan proses) masyarakat Kabupaten Sukoharjo. Sekaligus mengetahui dampak lingkungan dan tanggapan Pemda Sukoharjo. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi, dan data diambil secara lebih dominan melalui wawancara dan analisis dokumen. Menggunakan tiga teori inti, yakni resistensi, advokasi dan kepentingan publik. Kasus dimulai dari pencemaran lingkungan (bau), kemudian masyarakat melakukan resostensi berupa aksi demo dan aksi simbolik. Advokasi digunakan untuk menyasar langsung lembaga-lembaga yang mempunyai wewenang atas hukum yang berlaku, misalnya DPRD, Pemda Sukoharjo, Kementerian, dan lainnya. Dari sana masalah kepentingan publik dipertimbangkan sebagai dasar pertimbangan atas kebijakan atau keputusan yang berlau. Pabrik milik PT RUM mempunyai kandungan H2S lebih tinggi (1,393 g/dm3) daripada densitas udara (1,293 g/dm3), sehingga memungkinkan terhirup oleh masyarakat. Selain itu ada limbah cari yang tidak memenuhi ambang baku mutu. Selanjutnya, masyarakat melakukan resistensi dari awal hingga terbitnya Surat Peringatan pada tanggal 28 September 2018. Tanggal 26 Oktober 2017 merupakan awal dari aksi kolektif masyarakat, dan puncak aksinya pada tanggal 24 Februari 2018, bersama munculnya SK Bupati. Kemudian dalam advokasinya, masyarakat mempoisikan dirinya sebagai orang awam, dengan inisisasi yang muncul dari masyarakat sendiri (dengan koordinasi dan koalisi). Dengan sasaran, seperti DPRD Sukoharjo, DPR RI, Bupati, KLHK, Komnas HAM dan lainnya. Selain itu tanggapan dari Pemda sendiri, bahwa Pemda sudah bersikap adil, dan memposisikan dirinya sebagai mediator. Permasalahan yang perlu dibenahi dari segi pergerakan dan advokasinya yakni: 1) memperbaiki kompetensi masyarakat dari segi hukum pengetahuan lingkungan maupun dalam strategi pergerakan; 2) memperbaiki masalah finansial; dan 3) fokus pada isu yang diusung

PT RUM operated in mid-October 2017, this is an implication of the Industrial Area Spatial Plan in Sukoharjo Regency, Central Java, which is listed in Local Regulation Number 14 in 2011. Since the operation of PT RUM's factory, major problems have arisen, such as foul odors and problems other environment. There are 232 people whose health is disrupted. Then there was resistance from the community, the biggest action was on February 22-24 2018, and after that was issued a Regent Decree Number 660.1 / 207 in 2018. The purpose of this research is to analyze resistance and advocacy (including strategies and processes) of the people of Sukoharjo Regency. As well as knowing the environmental impact and responses of the Sukoharjo Regional Government. The method used is qualitative research with a phenomenological approach, and data is taken more dominantly through interviews and document analysis. This research used three core theories, namely resistance, advocacy and the public interest. The case started from environmental pollution (odor), then the community conducted resostension in the form of demonstrations and symbolic actions. Advocacy is used to target institutions that have authority over applicable laws, for example the DPRD, the Sukoharjo Regional Government, the Ministry, and others. From there the issue of public interest is considered as the basic for consideration of the policies or decisions that apply. The factory owned by PT RUM has a higher H2S content (1,393 g / dm3) than air density (1,293 g / dm3), making it possible to inhale by the public. In addition there is search waste that does not meet the quality standard threshold. Furthermore, the community carried out resistance from the beginning until the issuance of the Warning Letter on 28 of September in 2018. On 26 of October in 2017 was the beginning of the collective action of the community, and the peak of its action on 24 of February in 2018, together with the appearance of the District Head's Decree. Then in his advocacy, the community selfish themselves as lay people, with initiations that emerge from the community itself (with coordination and coalition). With targets, such as the Sukoharjo DPRD, the Indonesian Parliament, the Regent, the KLHK, the National Human Rights Commission and others. Besides the response from the local government itself, that the local government has been fair, and positioned itself as a mediator. The problems that need to be addressed in terms of movement and advocacy are: 1) To improve community competence in terms of environmental knowledge law and in movement strategies; 2) To fix financial problems; and 3) To focus on issues raised

Kata Kunci : advocacy, movement, resistance, environmental policy, PT RUM, FMPL, Sukoharjo Regency