Anotasi Hukum Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Perihal Praperadilan Kasus Korupsi Bank Century

Arvel Mulia Pratama, Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej, S.H., M.Hum.

2019 | Skripsi | S1 HUKUM

Penelitian ini bertujuan untuk menelaah sejauh mana koherensi antara putusan tersebut dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia, asas-asas hukum acara pidana, dan teori hukum progresif serta untuk mencari tahu tindak lanjut yang dilakukan KPK pasca diputuskannya putusan a quo. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan memadukan tipe penelitian inventarisasi hukum positif, asas-asas hukum, penemuan hukum in concreto, dan penelitian terhadap sistem hukum. Karena merupakan penelitian normatif, maka bahan penelitian yang digunakan secara utama ialah data sekunder yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan berbagai sumber, baik berupa peraturan perundang-undangan, artikel jurnal, buku, maupun teori-teori yang berkaitan dengan hukum acara pidana. Namun untuk membantu melengkapi pembahasan yang dibutuhkan, Penulis tetap menggunakan data primer yang diperoleh melalui berbagai narasumber, Ahli dalam persidangan, Guru Besar Ilmu Hukum, dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Penulisan ini tergolong penelitian hukum kualitatif dengan tujuan penelitian yang bersifat eksplanatoris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan a quo tidak memiliki koherensi dengan peraturan perundang-undangan maupun asas-asas hukum acara pidana, sedangkan apabila ditinjau dari kaca mata hukum progresif hal itu masih dapat dibenarkan. KPK tidak menindaklanjuti putusan a quo. Terhadap upaya hukum, KPK juga tidak mengajukannya karena berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia, terhadap putusan praperadilan tidak dapat dimintakan upaya hukum banding, kasasi, maupun peninjauan kembali. Kendati demikian KPK memiliki komitmen untuk menuntaskan kasus Bank Century.

This legal research aims to examine the extent of coherence among that decision with legislation in Indonesia, criminal procedural law principles, progressive law theories, and to find out follow-up actions taken by KPK after the a quo decision that decided. The research method employed in this legal research is a normative research by combining among the types of positive law inventory, legal principle, legal finding in concreto, and legal system research. Because this is a normative legal research, therefore the main research material used is secondary data that is acquired through study of literature from various resources, such as legislation, journal articles, books, and theories that are related to criminal procedural law. However, to help complete the study, author will still use primary data which is obtained from various interviewees, expert in the trial, law professor and corruption eradication commission. This research classified as a qualitative legal research with an explanatory research objective. The result of this legal research that the a quo decision does not have coherence with legislation or principles of procedural criminal law, whereas, when viewed from a progressive law perspective it still can be justified. Basically, KPK did not follow up on the a quo decision. About legal remedies, KPK also do not propose it, because based on Indonesian Legislation, appeals, cassation, and judicial review cannot be submitted for a pretrial decisions. However, the KPK has a commitment to resolve the case of the Century Bank.

Kata Kunci : Kata Kunci: Praperadilan, Bank Century, Teori Hukum Progresif, KPK. / Keywords: Pretrial, Century Bank, Progressive Law Theories, KPK.