Towards Ecological Modernization: The EU-Indonesia Forest, Law Enforcement, Governance and Trade (FLEGT) VPA and The Challenged SMEs in Jepara Furniture Industry

ASTRI YOHANA S, Dr. Riza Noer Arfani

2019 | Skripsi | S1 ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

Selama beberapa dekade terakhir, sistem tata kelola hutan berbasis pasar transnasional dan supranasional telah dikembangkan untuk mengatasi masalah yang terkait dengan deforestasi hutan, dengan cara meningkatkan legalitas dan melakukan perdagangan produk kayu yang bersifat berkelanjutan pada level pasar global. Antara 2007 dan 2011, Indonesia dan Uni Eropa merundingkan Kesepakatan Kemitraan Sukarela Hutan, Kehutanan dan Kehutanan (FLEGT) untuk mempromosikan perdagangan produk kayu legal dan meningkatkan tata kelola hutan. Skema FLEGT beroperasi dan terus memengaruhi struktur dan proses di dalam industri mebel seperti di Jepara, Indonesia. Namun, seperti yang ditunjukkan dalam kasus industri mebel Jepara, banyak celah, masalah, dan tantangan dalam tingkat implementasi, membuat Indonesia berisiko gagal mencapai tujuan ini. Dengan menganalisa tantangan yang dihadapi Usaha Kecil Menengah (UKM) di industri mebel di Jepara, skripsi ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana implementasi kebijakan FLEGT di Indonesia mencerminkan apa yang disarankan teori Ecological Modernization sebagai versi lemah dari Ecological Modernization. Tantangan-tantangan ini menunjukkan bahwa ada banyak kekurangan dan celah pada kebijakan FLEGT yang terkait erat pada hubungan kekuasaan yang kurang setara di antara para aktor. Pada dasarnya, kolaborasi FLEGT memberikan kesempatan bagi Indonesia untuk meningkatkan legitimasinya di pasar produk kayu global, tetapi tesis ini menyoroti bagaimana hal itu juga menjadi masalah yang harus dipertahankan oleh pelaku yang lebih kecil yaitu usaha kecil menengah (UKM).

Over the past few decades, transnational and supranational market-based forest governance systems have been developed to address the complex problems associated with deforestation, by improving the legality and sustainability of timber traded in global markets. Between 2007 and 2011, Indonesia and the EU negotiated the Forest, Law enforcement, Governance and Trade (FLEGT) Voluntary Partnership Agreement (VPA) to promote trade in legal timber products and improve forest governance and operates as a key enabler to a more sustainable timber trade between the two parties. However, due to the many loopholes, problems, and challenges within the implementation level as shown in the case of Jepara furniture industry, Indonesia is running the risk of failing to attain this goal. This undergraduate thesis aims to explore how the implementation of the policy reflects upon what the theory of Ecological Modernization suggests as a weak version of Ecological Modernization. The challenges have been studied by the author through analyzing SMEs in the furniture industry in Jepara, as one of the most labor-intensive sectors in Indonesia in which the EU FLEGT scheme operates and influences the structures and processes of the industry. These challenges show that there are many flaws and loopholes of the policy which led to unequal power relations among actors. Fundamentally, the FLEGT collaboration provides an opportunity for the Indonesian state to increase its legitimacy within global timber product markets but the thesis highlights how it has also been problematic and particularly challenging to be sustained by smaller actors namely small-medium enterprises (SMEs).

Kata Kunci : Ecological Modernization Theory, Weak Ecological Modermization, Global Environmental Governance, FLEGT VPA, Jepara Furniture Industry