Advokasi Kebijakan Melawan Kesenjangan Gender: Mengulas Strategi Advokasi Yasanti Untuk Kebijakan Perlindungan Perempuan Pekerja Rumahan

M. DIMAS PONCO W., Miftah Adhi Ikhsanto, S.I.P., M.I.O.P

2019 | Skripsi | S1 POLITIK DAN PEMERINTAHAN

Penelitian ini menganalisis strategi advokasi Yayasan Annisa Swasti (Yasanti) dalam mewujudkan kebijakan perlindungan Perempuan Pekerja Rumahan (PPR). Mengingat kenyataan bahwa PPR belum dilindungi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Selain itu, budaya patriarki berperan dalam menekan hak-hak PPR baik di lingkungan rumah tangga maupun lingkungan kerja. Hal ini melahirkan hipotesis bahwasanya permasalahan yang dialami PPR merupakan salah satu manifestasi kesenjangan gender di Indonesia. Advokasi dianggap penting karena PPR memiliki jumlah yang masif dan tersebar di seluruh Indonesia. Sehingga, advokasi ini menjadi langkah kecil untuk melindungi sejumlah individu yang masif tersebut serta meningkatkan kualitas hidup mereka baik sebagai pekerja maupun perempuan. Analisis pertama berusaha menunjukkan bahwa isu PPR merupakan manifestasi kesenjangan gender dengan menggunakan alat analisis bernama Gender Analysis Pathway (GAP) yang dirancang oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan. Analisis berikutnya berusaha mengidentifikasi tahapan strategi Yasanti menggunakan teori strategi advokasi oleh Roem Topatimasang. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode studi kasus yang menggunakan wawancara mendalam, observasi, dan studi kepustakaan sebagai teknik pengumpulan data. Melalui penelitian ini, ditemukan bahwa isu PPR merupakan manifestasi kesenjangan gender dengan melihat faktor-faktor pemicu permasalahan antara lain akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat. Untuk itu, Yasanti melakukan advokasi yang terbagi ke dalam tiga tahapan berdasarkan aspek hukum yang disentuhnya yaitu pembentukan budaya hukum, perumusan konten hukum, dan pembentukan tata-laksana hukum. Dalam masing-masing tahapan advokasi tersebut ada upaya untuk mengatasi faktor kesenjangan gender. Penelitian ini menyimpulkan bahwa strategi advokasi Yasanti dinilai sebagai upaya melawan kesenjangan gender karena dalam tiap tahapan Yasanti berupaya menyentuh faktor-faktor kesenjangan gender. Walaupun produk kebijakan belum hadir, namun kapasitas PPR yang terbangun melalui proses advokasi menjadi bekal bagi mereka untuk melawan penindasan yang ada.

This research analyzes advocacy strategies of Yayasan Annisa Swasti (Yasanti) for public policy of Perempuan Pekerja Rumahan/home-worker women (PPR) protection. Knowing that these women have not been protected by Indonesian Labour Law - Act 13 of 2003. Moreover, patriarchy also takes a great role in suppressing both their reproductive and productive rights. This brings out an hypothesis where the problems that PPR face are the result of gender gap manifestation. Thus, advocacy is a necessary action considering that PPR are spreaded across Indonesia in massive amount. So, the advocacy will become a small step to protect those massive amount of individuals and to improve their life quality both as a worker and as a woman. The first analysis tries to point out that PPR, as an issue, is indeed the result of gender gap manifestation by using analysis tool named Gender Analysis Pathway (GAP) which is a creation of Indonesian Ministry of National Development Planning (Bappenas) and National Ministry of Women's Empowerment (Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan). The next analysis tries to identify the stages of Yasanti's advocacy strategies by using Roem Topatimasang's theory on advocacy strategy. This is a qualitative research with case study method which uses in-depth interview, observation, and literature study to collect data. This research discovered that the PPR issue is the result of gender gap manifestation by assessing the causative factors such as accsess, controls, participations, and benefits. Hence, Yasanti launched an advocacy that is divided in three stages based on the law aspects that Yasanti tried to emphasize; culture of law, content of law, and structure of law. In which of each stage there are efforts to overcome gender gap factors. This research concludes that Yasanti's advocacy strategies are assessed as resistance effort against gender gap because in every stage of the advocacy Yasanti tried to overcome the causative factors of gender gap. Despite the yet policy to be constituted, the capacity building that happened in the process of advocacy will be the assets for PPR to continue the fight against existing oppressions.

Kata Kunci : Yayasan Annisa Swasti (Yasanti), Perempuan Pekerja Rumahan (PPR), Kesenjangan Gender, Strategi Advokasi.