Manipulasi Pemilu Dalam Proses Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2015

HENDRASYAH PUTRA, Prof.Dr. Harynto, M.A.

2019 | Tesis | MAGISTER POLITIK DAN PEMERINTAHAN

Studi ini bermaksud untuk mengungkap manipulasi pemilu dalam proses pencalonan pemilihan kepala daerah (pilkada) di Kabupaten Sekadau. Tujuannya, ingin melacak bagaimana bekerjanya manipulasi pemilu secara sistematis oleh penyelenggara, peserta, dan pihak yang berkepentingan dan faktor penyebab dari manipulasi pemilu tersebut. Penelitian ini sendiri mengambil lokasi di kabupaten Sekadau. Adapun Kabupaten Sekadau sendiri adalah salah satu daerah dari 269 dearah yang penyelenggaran pilkada serentak tahun 2015. Dalam pilkada serentak tersebut hanya dua daerah yang calon wakil Bupati terganjal kasus LHKPN palsu, yakni Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat yang menyeret bakal calon wakil bupati H. Saharudin dan Kabupaten Bolaang Mangondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara yang menyeret bakal calon wakil bupati H. Yusuf K Mooduto. Dalam pada itu, dengan mekanisme ajudikasi diranah panwaslu, Saharudin kemudian bisa lolos sebagai peserta pilkada, adapun H. Yusuf K Mooduto tidak diloloskan sebagai peserta pilkada. Dengan mempergunakan metode kualitatif studi kasus, penelitian ini kemudian memfokuskan pada isu adanya manipulasi dalam proses pencalonan di KPUD dan penyelesaian sengketa pencalonan yang ditangani oleh Panwaslu. Dalam pada itu, penelitian ini memfokuskan pada jejak manipulasi oleh pelaku, tuduhan-tuduhan manipulasi oleh pihak yang menjadi korban manipulasi dan mengelaborasi dengan memoar peneliti sebagai pihak yang terlibat sebagai penyelenggara pilkada tahun 2015 (The technique of interviewing the self). Untuk menguak manipulasi dalam proses pencalonan tersebut, lebih lanjut penelitian ini kemudian mengelaborasi beberapa konsep tentang manipulasi pemilu (electoral fraud/electoral corruption). Adapun manipulasi pemilu yang dilakukan oleh KPUD dan Panwaslu adalah dengan mengabaikan hasil temuan verifikasi terkait syarat calon berupa SPTPP dan LHKPN. Adapun bentuk dari manipulasi pemilu ini adalah legal control, dimana manipulasi pemilu yang dilakukan oleh KPUD dengan cara memanfaatkan celah regulasi dalam pengambilan keputusan penetapan peserta pemilihan melalui rapat pleno tertutup. Sedangkan manipulasi pemilu yang dilakukan oleh Panwaslu dilakukan dengan cara memanfaatkan celah regulasi dalam mekanisme penyelesaian sengketa pencalonan. Manipulasi pemilu yang dilakukan oleh penyelenggara ini berdampak tidak langsung (non-outcome determinative fraud) terhadap persebaran perolehan suara, dikarenakan bertambahnya jumlah peserta pemilihan. Selain itu, manipulasi pemilu ini memiliki keterkaitan erat dengan kepentingan salah satu peserta pemilihan untuk memenangkan pilkada dan kepentingan local strongman untuk menutupi korupsi politiknya pada masa Ia menjadi Bupati Sekadau selama dua periode. .

ABSTRACT This study intends to uncover electoral fraud in the process of candidation local elections (Pilkada) in the Sekadau Regency. The aim is to track how the systematic manipulation of elections by organizers, participants and interested parties and the causes of election manipulation. The research itself took place in Sekadau Regency. The Sekadau Regency itself is one of the 269 regions that held simultaneous regional elections in 2015. In the same election, only two regions with candidates for deputy regent were blocked by a fake LHKPN case, namely Sekadau District in West Kalimantan Province which dragged prospective deputy regent H. Saharudin and the Bolaang Mangondow Selatan District in North Sulawesi Province which dragged the candidate for deputy regent H. Yusuf K Mooduto. In the meantime, with the adjudication mechanism of the Election Supervisory Committee, Saharudin was able to qualify as a participant in the elections, while H. Yusuf K Mooduto was not passed as a participant in the elections. Using a qualitative case study method, this study then focused on the issue of manipulation in the nomination process in the Election Commission and the settlement of nominating disputes handled by Election Supervisory (Panwaslu). In the meantime, this research focuses on traces of manipulation by the perpetrators, allegations of manipulation by those who are victims of manipulation and elaborating with the memoirs of researchers as those involved as organizers of the 2015 regional election (The technique of interviewing the self). To uncover the manipulations in the nomination process, further this research then elaborates on several concepts about electoral fraud/electoral corruption. The election manipulation carried out by the Election Commission and Election Supervisory is to ignore the results of verification findings related to candidate requirements in the form of Annual Notification of tax calculation and/or payment (SPTPP) and State Administration Assets Report (LHKPN). The form of election manipulation is legal control, where election manipulation is carried out by the Election Commission by utilizing regulatory loopholes in decision making on election participants through closed plenary meetings. While the election manipulation carried out by Election Supervisory was carried out by utilizing regulatory loopholes in the nomination dispute resolution mechanism. Election manipulation carried out by these organizers has an indirect effect (non-outcome determinative fraud) on the distribution of votes, due to the increase in the number of election participants. In addition, this election manipulation has a close relationship with the interests of one of the election participants to win the local election and local strongman interests to cover up his political corruption when he became Regent of Sekadau for two periods.

Kata Kunci : Pilkada, manipulasi pemilu, sengketa pencalonan, Local Strongman.