KONFLIK PERTANAHAN DI YOGYAKARTA: (Studi Kasus dan Resolusi Konflik Penggusuran Gumuk Pasir Parangkusumo Atas Klaim Sultan Ground)

Nanda Pratiwi, Dr. Arie Sujito, S.Sos., M.Si.

2019 | Skripsi | S1 SOSIOLOGI

Konflik sosial antara masyarakat Parangkusumo dengan beberapa pihak birokrat dan akademisi dalam perebutan lahan menandakan ada persoalan dimana akar konflik masih belum dibenahi dengan tuntas, sehingga tidak kunjung menyelesaikan konflik yang sudah lama terjadi. Penggusuran yang gencar dilakukan pada tahun 2009, 2010 dan 2016 sekaligus mengindikasikan bahwa pemerintah turut melanggengkan praktik-praktik feodalisme di Yogyakarta yang selama ini menjadi sebab dari konflik agraria dan rakyat menjadi korbannya. Dengan metode studi kasus, penulis akan membawa analisa dalam bingkai teori pemetaan konflik Paul Wehr dan teori konflik Ralf Dahrendorf. Bagi pemerintah provinsi DIY, pemerintah daerah Bantul dan jajarannya gumuk pasir harus dilestarikan, hal ini sebagai respon penelitian yang dilakukan oleh Fakultas Geografi UGM dengan sebuah rencana pembangunan mega proyek bernama Parangtritis Geomaritime Science Park (PGSP). Sedangkan pada sisi lain warga menganggap bahwa mereka sudah memberikan kontribusi dengan menanami tumbuhan di pesisir pantai serta mereka membutuhkan lahan sebagai tempat tinggal dan berdagang. Justru respon yang datang adalah dengan melabeli warga sebagai warga liar, pusat prostitusi yang harus digusur tanpa memberikan solusi. Kondisi seperti ini, pemerintah justru semakin meneguhkan posisi dominasinya dengan mengklaim lahan-lahan tersebut sebagai sultan ground. Perbedaan kepentingan yang nampak mengindikasikan adanya gaps antara pemerintah dan warga.

The social conflict between the Parangkusumo community and several bureaucrats and academics in the struggle for land indicates that there is a problem where the roots of the conflict have not been fully resolved, so that they have not resolved long-standing conflicts. Intense evictions carried out in 2009, 2010 and 2016 at the same time indicate that the government helped perpetuate the practices of feudalism in Yogyakarta which had been the cause of agrarian conflict and the people were victims. With the case study method, the author will bring an analysis in the frame of the theory of Paul Wehr conflict mapping and Ralf Dahrendorf conflict theory. For the DIY provincial government, the Bantul regional government and its ranks of sand dune must be preserved, this is in response to research conducted by the Faculty of Geography UGM with a planned mega-project development called Parangtritis Geomaritime Science Park (PGSP). Whereas on the other hand residents consider that they have contributed by planting plants on the coast and they need land as a place to live and trade. It is precisely the response that comes is labeling citizens as wild citizens, prostitution centers that must be evicted without providing a solution. Conditions like this, the government actually reinforces its dominance position by claiming these lands as ground sultans. Differences in interests that appear to indicate the existence of gaps between the government and citizens.

Kata Kunci : pemetaan konflik, konteks, dinamika, aktor yang terlibat, resolusi konflik