Implementasi Pidana Denda Yang Dijatuhkan Bersamaan Dengan Pidana Mati Dalam Tindak Pidana Narkotika Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor 2267/Pid.Sus/2012/PN.JKT.BAR.

REZKI RAMADHAN NAWAWI, Niken Subekti Budi Utami, S.H., M.Si.

2019 | Skripsi | S1 HUKUM

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi pidana denda yang terpidananya telah dieksekusi mati dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 2267/Pid.Sus/2012/PN.JKT.BAR. dan bagaimana prospek mengenai penentuan rumusan delik yang mengkumulasikan pidana mati dengan pidana denda dalam peraturan tentang narkotika. Penulisan hukum ini merupakan penulisan hukum normatif-empiris yang mengkaji implementasi ketentuan hukum positif, dalam hal ini Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 2267/Pid.Sus/2012/PN.JKT.BAR. Data primer dalam penelitian ini berupa hasil wawancara dengan responden dan narasumber yang memiliki keahlian terkait perkara yang diteliti untuk memperkuat data sekunder. Data dalam penelitian ini dianalisis menggunakan metode deskriptif-kualitatif dengan cara data yang telah diperoleh dianalisis secara kualitatif selanjutnya dideskripsikan secara rinci sehingga mampu menjawab permasalahan yang diangkat. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh kesimpulan bahwa implementasi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 2267/Pid.Sus/2012/PN.JKT.BAR. tidak dilaksanakan secara utuh, dalam pelaksanaannya terpidana telah dilaksanakan eksekusi mati sedangkan eksekusi pidana denda tidak dilaksanakan karena terpidana telah meninggal dunia terlebih dahulu sesuai dengan Pasal 83 KUHP. Terkait peraturan tindak pidana narkotika dalam hal ini Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika masih perlu dilakukan sedikit perbaikan khususnya dalam hal ancaman pidana yang dirumuskan dalam peraturan tersebut harus mengutamakan Pasal 67 KUHP sebagai cerminan dari asas peri kemanusiaan yang adil dan beradab.

This research aims to examine the implementation of fine penalty whose convictions had been executed in the Court Decision of West Jakarta District Court Number 2267/Pid.Sus/2012/PN.JKT.BAR. and the prospect of determining the formulation of offenses that accumulates death penalty with fine penalty in the regulations about narcotics. This legal writing is a normative-empirical law that examines the implementation of positive law provisions, in this case the Court Decision of West Jakarta District Court Number 2267/Pid.Sus/2012/PN.JKT.BAR. The primary data in this research were using interviews method to respondents and resource persons who had case-related expertise to strengthen secondary data. The data in this research were analyzed using the qualitative-descriptive method by qualitatively analyzed the data then described in detail so it able to answer the problems. Based on the results of the research, it was concluded that the implementation of the Court Decision of West Jakarta District Court Number 2267/Pid.Sus/2012/PN.JKT.BAR. has not carried out in full, in the execution the convict had been executed while the execution of the fine has not been carried out because the convict has passed away first in accordance with Article 83 of the Criminal Code. Regarding the narcotics criminal act in this case the Republic of Indonesia Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics still needs a little improvement, especially in the case of criminal threats formulated in the regulation must prioritize Article 67 of the Criminal Code as a reflection of fair and civilized humanitarian principles.

Kata Kunci : Pelaksanaan putusan pengadilan, pidana denda, pidana mati, kejaksaan, tindak pidana narkotika.