EVALUASI PENERAPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH PADA PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA PEGALONGAN, KECAMATAN PATIKRAJA, KABUPATEN BANYUMAS

DYAH RATNANINGTIYAS, Dr. Sumirah, M.Si., Ak., CA.; Rumiyati, S.E., M.Sc.

2019 | Tugas Akhir | D3 AKUNTANSI

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan wewenang kepada desa untuk mengatur dan mengelola keuangannya secara mandiri melalui Dana Desa. Dana Desa yang dikelola Pemerintah Desa Pegalongan jumlahnya terus meningkat dari tahun ke tahun, sehingga dibutuhkan adanya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) untuk meminimalisir risiko yang muncul dalam pengelolaannya. Tujuan penelitian ini adalah untuk melakukan evaluasi penerapan sistem pengendalian intern pemerintah pada pengelolaan dana desa di Desa Pegalongan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan inspeksi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan SPIP atas pengelolaan dana desa belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Empat dari lima komponen SPIP belum diterapkan sepenuhnya. Pada komponen lingkungan pengendalian, pemerintah desa belum memiliki aturan terkait dengan etika; komponen penilaian risiko pemerintah desa belum dapat mengidentifikasi dan menganalisis risiko; komponen aktivitas pengendalian pemerintah desa belum memiliki catatan inventaris desa; serta komponen informasi dan komunikasi pemerintah desa belum membuat sarana aduan bagi masyarakat. Faktor-faktor penghambat penerapan SPIP dalam pengelolaan dana desa meliputi faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi: kurangnya kompetensi pegawai; kurangnya identifikasi risiko; belum ada analisis risiko; tidak pernah dilakukan penilaian terhadap kinerja pegawai; tidak memiliki dokumentasi tertulis yang mencakup SPI; belum ada catatan inventaris aset; serta bentuk dan sarana komunikasi belum dikelola dengan baik. Faktor eksternal meliputi: kurangnya komunikasi dengan Pemerintah Kecamatan.

The enactment of Law No. 6, 2014 on Villages has given the opportunity for villages to manage their own finances through the village funds. The number of village funds that managed by government of Pegalongan village is increase from year to year, so Government Intern Control System is needed to minimize the risks that might arise. The purpose of this research is to evaluate implementation of government internal control system in managing village funds at Pegalongan Village. This research is qualitative research. Data collection is done through interviews, observation, and document inspection. The results of the research show that government internal control system in managing village funds is not fully in accordance with applicable regulations. Four of the five components of government intern control system are not yet implemented. In control environment component, which has not been equipped with regulations on ethics; risk assessment component, which has not been able to identify and analyze risks; control activity component, which has not have a record of village inventory; also information and communication component, which has not provided complaint handling mechanism for the people. The blocking factors of SPIP implementation in managing village funds included internal and external factors. Internal factors included: lack of personnels compentency; lack of risk identifications; the absence of risk analysis; never has an assessment of employee performance; disposession of written documents covering internal control system; the absence of asset inventory record; also communications forms and means were not managed well. External factors included: lack of communication with subdistrict government.

Kata Kunci : Dana Desa: Desa Pegalongan; Pengelolaan Dana Desa; SPIP/ Village Funds; Pegalongan Village; Managing Village Funds; SPIP