Peran Belanja Daerah dan Program Pembangunan Terhadap Kemiskinan Dalam Disparitas Wilayah di Kabupaten Banjarnegara

INDRA ANDRIANTO, Doddy Aditya Iskandar, S.T., MCP., Ph.D

2019 | Tesis | MAGISTER PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA

Pembangunan dilakukan secara terus menerus, terarah, berkesinambungan, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Namun disparitas dan kemiskinan wilayah masih menjadi permasalahan pembangunan di tingkat nasional dan daerah. Pembangunan infrastruktur dan ekonomi inklusif berkelanjutan menjadi prioritas utama kebijakan nasional untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah dan sosial ekonomi. Pembangunan daerah untuk penanggulangan kemiskinan dan disparitas wilayah dapat dilakukan melalui kebijakan anggaran dan program, antara lain dalam bentuk belanja pemerintah serta program bidang infrastruktur dan ekonomi. Tujuan penelitian untuk mengidentifikasi kondisi yang perlu ada dan mencukupi pada pembangunan daerah melalui belanja pemerintah serta program bidang infrastruktur dan ekonomi terhadap penurunan jumlah keluarga miskin sebagai indikator disparitas wilayah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif dengan metode Qualitative Comparative Analysis pada data kasus 20 Kecamatan di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2013-2017. Keluarga miskin sebagai variabel outcome dengan alokasi dana desa, anggaran dan program infrastruktur, program ekonomi serta aksesibilitas sebagai variabel kasual. Temuan analisis diinterpretasikan dengan melihat fenomena dan pengaruhnya di lapangan melalui metode triangulasi dengan membandingkan data dan informasi hasil observasi, wawancara serta data sekunder lainnya. Hasil penelitian menunjukkan anggaran infrastruktur dan program ekonomi menjadi kondisi yang diperlukan dan mencukupi untuk pencapaian hasil penurunan jumlah keluarga miskin. Alokasi dana desa, program infrastruktur dan aksesibilitas menjadi kondisi yang perlu ada namun tidak memberikan pengaruh penurunan kemiskinan. Pada kecamatan wilayah selatan, anggaran infrastruktur merupakan kondisi yang lebih diperlukan sedangkan program ekonomi lebih diperlukan di kecamatan wilayah utara.

Development is carried out continuously, directed, sustainable, and oriented towards improving people's welfare. However, regional disparities and poverty are still a problem of development at the national and regional levels. Infrastructure development and sustainable inclusive economic are the main priorities of national policies to reduce regional and socio-economic disparities. Regional development to reduce poverty and regional disparity can be done through budget policies and programs, including in the form of government spending and infrastructure and economic programs. The research purpose is to identify the necessary and sufficient conditions for regional development through government spending and infrastructure and economic programs to reduce the number of poor families as an indicator of regional disparity. This study uses a qualitative and quantitative approach with the Qualitative Comparative Analysis method in the case data of 20 sub-districts in Banjarnegara Regency in 2013-2017. Poor families as outcome variables with village fund allocation, budget and infrastructure programs, economic programs and accessibility as casual variables. The findings of the analysis are interpreted by looking at the phenomena and their effects on the regions through the triangulation method by comparing data and information from observations, interviews and other secondary data. The results of the study show that the infrastructure budget and economic programs are necessary and sufficient conditions to achieve the results of the decline in the number of poor families. Allocation of village funds, infrastructure programs and accessibility are conditions that need to be present but do not have an effect on reducing poverty. In the southern sub-district, the infrastructure budget is a more necessary condition while the economic program is more needed in the northern sub-district.

Kata Kunci : disparitas wilayah, kemiskinan, belanja pemerintah, program pembangunan