Hubungan Belanja Modal dan Pelayanan Publik Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara

SONIA EZRA PRATIWI MALAU, Dr. Lutfi Muta'ali, S.Si., M.T.

2019 | Skripsi | S1 PEMBANGUNAN WILAYAH

Belanja Modal merupakan belanja yang dilakukan pemerintah yang menghasilkan aktiva tetap tertentu. Pelayanan publik dapat didefinisikan sebagai segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kondisi belanja modal dan pelayanan publik kabupaten/kota di provinsi Sumatera Utara, serta hubungannya. Teknik analisis penelitian menggunakan deskriptif kuantitatif dengan basis data sekunder berupa realisasi belanja modal tahun 2010-2016 serta rasio penduduk ber-KTP Elektronik, rumah tangga terhubung PLN, daya tampung sekolah, rasio fasilitas kesehatan, dan rasio jalan kondisi baik tahun 2016. Analisi data yang digunakan adalah analisis kuadran dan korelasi pearson. Unit analisis penelitian adalah kabupaten/kota. Hasil penelitian menunjukkan bahwa besar belanja modal dan pelayanan publik kabupaten/kota di provinsi Sumatera Utara secara umum masih dibawah rata-rata (Tipe IV). Belanja modal Kabupaten/Kota di provinsi Sumatera Utara bervariasi dan didominasi oleh daerah dengan belanja modal rendah (di bawah rata-rata), namun cenderung mengalami peningkaan dari tahun ke tahun (2010-2016), dengan komposisi belanja modal untuk jalan, irigasi, dan jaringan serta peralatan/mesin secara umum menjadi bagian terbesar. Pelayanan publik Kabupaten/Kota di provinsi Sumatera Utara didominasi dengan tingkatan rendah (di bawah rata-rata), dengan kualitas pelayan administrasi bervariasi antar daerah, ketersediaan pelayanan barang seluruh daerah sudah/hampir terpenuhi, dan pelayanan jasa yang secara umum masih rendah (di bawah rata-rata). Terdapat hubungan searah antara belanja modal dan indek pelayanan publik Kabupaten/Kota di provinsi Sumatera Utara dengan nilai sigifikansi 0,041 dan termasuk lemah.

Capital Expenditures are expenditures made by the government that produce fix expenditures. Public services can be determined as services, both in the form of public goods and public services in order to fulfill community needs. The purpose of this study was to study capital expenditures and public services of districts / cities in North Sumatra province, and the correlation. The research analysis technique used descriptive quantitative using secondary data base in the form of capital expenditure in 2010-2016 with the ratio of population with Electronic ID cards, households connected to PLN, school capacity ratio, health facility ratio, and road ratio (2010 2016). Data analysis used quadrant analysis and Pearson correlation. The unit of research analysis was the district / city. The results of the study show the fact that the capital and public services of districts / cities in the province of North Sumatra are still generally average (Type IV). Regency / City capital expenditure in North Sumatra province varies and is dominated by regions with low capital expenditure (below average), but it increased from year to year (2010-2016), with capital expenditure resources for roads, irrigation, and the general network and equipment / machinery are the biggest part. District / City public services in North Sumatra province are supported by low levels (below average), with quality administrative servants varying between regions, completing the service delivery of all regions that have been fulfilled, and service providers related to the public are still low (in below average). There is a positive relationship between capital expenditure and services of the Regency / City governments in North Sumatra province with a significance value of 0.041 and it was weak.

Kata Kunci : belanja modal, pelayanan publik, keungan daerah, fasilitas, aset / capital expenditure, public services, regional finance, facilities, assets