IMPLEMENTASI PROGRAM DOKTER LAYANAN PRIMER PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 122/PUU-XII/2014 PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2013 TENTANG PENDIDIKAN KEDOKTERAN

RIKA RIANTY, Richo Andi Wibowo, S.H., LL.M., Ph.D.

2019 | Tesis | MAGISTER HUKUM KESEHATAN

Penelitian ini memiliki dua tujuan. Pertama, untuk mengetahui alasan yang menjadi keberatan dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan/atau Perhimpunan Dokter Umum Indonesia (PDUI) terhadap program Dokter Layanan Primer pasca Putusan Mahkamah Konstitusi. Kedua, untuk mengetahui langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Pemerintah, IDI dan/atau PDUI, serta Fakultas Kedokteran untuk menjembatani kepentingan-kepentingan stakeholders yang perlu diakomodir pasca keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 122/PUU-XII/2014. Metode penelitian yang digunakan adalah sosiolegal. Bahan penelitian berupa bahan data primer dan bahan data sekunder. Bahan data primer diperoleh melalui wawancara dengan responden dan narasumber. Bahan data sekunder diperoleh melalui bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa IDI dan PDUI menilai program DLP sebagai "proyek" dari Ditjen Dikti, Kemenristekdikti. Alasan IDI dikarenakan proses masuknya materi DLP dalam Undang-Undang Pendidikan Kedokteran tidak sesuai prosedur, program DLP memperpanjang masa studi, dan tidak menyelesaikan masalah di layanan kesehatan primer. Selanjutnya, menurut PDUI kurikulum program DLP tidak ada yang baru, dan uji kompetensi dokter menjadi "lahan bisnis". Terkait langkah yang telah dilakukan oleh Pemerintah bagi program DLP adalah penyiapan peraturan mengenai wahana pendidikan, standar pendidikan dan kompetensi, beasiswa, pelatihan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) bagi dokter di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), dan penerbitan Permenristekdikti. Selanjutnya, langkah yang telah dilakukan oleh IDI dan PDUI adalah mengajukan revisi Undang-Undang Pendidikan Kedokteran kepada DPR. Terakhir, langkah yang telah dilakukan oleh Fakultas Kedokteran Universitas Padjajaran adalah pembukaan program studi dokter layanan primer.

The reserach has two objectives. First, to find out the reasons for the objections of the Indonesian Doctors Association (IDI) and/or the Indonesian General Physicians Association (PDUI) to the Primary Care Doctor program post the Constitutional Court Decision. Second, to find out the steps taken by the Government, IDI and/or PDUI, and Medical Faculty to bridge the interests of stakeholders that need to be accommodated post Constitutional Court Decision Number 122/PUU-XII/2014. The research method used is sosiolegal. The research material is in the form of primary data material and secondary data material. Primary data material is obtained through interviews with respondents and resource persons. Secondary data material consists of primary legal material, secondary legal material, and tertiary legal material. The obtained data is analyzed using qualitative descriptive method. The result of the research is that IDI and PDUI assess the DLP program as a "project" from Directorate General of Higher Education, Ministry of Research, Technology, and Higher Education (MoRTHE). IDI considers that the entry of DLP material in the Medical Education Law is not in accordance with legal procedure, the DLP program will extend the study period, and it will not resolve the problem in primary health care. Furthermore, PDUI considers that nothing new in DLP program curriculum, and doctor's competency test indicated to be a "business land". Related to the steps taken by Government for the DLP program is the preparation of the regulations regarding to educational facilities, education and competency standard, scholarship, Past Learning Recognition training (RPL) for doctors at Public Health Center (Puskesmas), and the issuance of regulation by MoRTHE. The step taken by IDI and PDUI is to propose a revision of the Medical Education Law to the House of Representative. Finally, the step taken by Medical Faculty, University of Padjajaran is the opening of the DLP program.

Kata Kunci : Dokter, Putusan, Pendidikan Dokter, Mahkamah Konstitusi, Judicial Review, Dokter Layanan Primer, Putusan Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Pendidikan Kedokteran, Doctor, Decision, Medical Education, Constitutional Court, Judicial Review, Primary Care Doc