Analisis dan Implementasi Kewajiban Mendengarkan Saksi dari Pihak Keluarga serta Pengangkatan Hakam dalam Perkara Gugatan Perceraian dengan Alasan Syiqaq Pada Putusan Pengadilan Agama

ARUNI ZHARFANISA Y, Haniah Ilhami, S.H., LL.M.

2019 | Skripsi | S1 HUKUM

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui penerapan kewajiban mendengarkan saksi dari pihak keluarga serta pengangkatan hakam dalam perkara gugatan perceraian dengan alasan syiqaq di Pengadilan Agama. Penelitian ini berfokus pada 2 (dua) poin yaitu: 1) pandangan Hakim tentang sifat mengikat Pasal 76 UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, 2) mengetahui dan menganalisis implementasi Pasal 76 UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Penelitian ini pada dasarnya bersifat normatif, namun dikuatkan oleh hasil wawancara terhadap Hakim di Pengadilan Agama. Data penelitian ini terdiri dari data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Data primer diperoleh dari penelitian yang berupa wawancara kepada pihak terkait. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sifat imperatif pada Pasal 76 ayat (1) dan sifat fakultatif pada Pasal 76 ayat (2) UU No.7 Tahun 1989 diakui oleh Hakim Pengadilan Agama. Implemetasinya di Pengadilan Agama bahwa pendapat Hakim terbagi menjadi dua pendapat terhadap penentuan syiqaq. Pendapat pertama menafsirkan syiqaq sesuai dalam Pasal 76 UU No.7 Tahun 1989. Pendapat kedua mengartikan syiqaq dengan alasan seperti termuat dalam Pasal 19 huruf f PP No.9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam. Hal ini berbeda pada ketentuan pengangkatan hakam yang menimbulkan penafsiran beragam oleh para Hakim tergantung pada perkara yang ditangani.

This study aims to analyze and find out the application of the obligation to listen to witnesses from the family side and the appointment of rights in divorce lawsuits for reasons of syiqaq in the Religious Courts. This study focuses on 2 (two) points, namely: 1) Judge's view of the binding nature of Article 76 of Law No.7 of 1989 concerning Religious Courts, 2) to know and analyze the implementation of Article 76 of Law No. 7 of 1989 concerning Religious Courts. This research is basically normative, but is corroborated by the results of interviews with Judges in the Religious Courts. The research data consists of secondary data obtained from library research in the form of primary, secondary, and tertiary legal materials. Primary data obtained from research in the form of interviews with related parties. The results of this study indicate that the imperative nature of Article 76 paragraph (1) and facultative nature of Article 76 paragraph (2) of Law No.7 of 1989 is recognized by the Religious Court Judges. The implication is in the Religious Court that the opinion of the Judge is divided into two opinions on the determination of syiqaq. The first opinion interpreted syiqaq in accordance with Article 76 of Law No.7 of 1989. The second opinion defines syiqaq with reasons such as contained in Article 19 letter f PP No.9 of 1975 Jo. Article 116 Compilation of Islamic Law. This is different from the provisions on the adoption of rights which give rise to diverse interpretations by Judges depending on the case being dealt with.

Kata Kunci : Perceraian, Syiqaq, Hakam