Peran Pemerintah Daerah Provinsi DIY dalam Percepatan Pembangunan dan Pengoperasian Bandara Baru di Kabupaten Kulon Progo

RENO SURYA RINDIATAMA, Dr. Hendry Julian Noor, S.H., M.Kn.

2019 | Skripsi | S1 HUKUM

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan mengenai peran yang dimiliki dan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi DIY dalam merealisasikan percepatan pembangunan dan pengoperasian bandara baru di Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta; dan mendeskripsikan upaya yang dapat dilakukan Pemerintah Daerah Provinsi DIY dalam mengakomodir adanya aturan yang memberi ruang bagi pelibatan pengusaha daerah dalam Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2017 tentang Percepatan Pembangunan dan Pengoperasian Bandara Baru di Kabupaten Kulon Progo. Sifat penelitian hukum ini adalah adalah normatif-empiris. Proses pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan dilengkapi dengan informasi responden dari Pemerintah Daerah Provinsi DIY serta narasumber dari Pusat Studi Transportasi dan Logistik UGM dengan metode wawancara. Seluruh data yang diperoleh dalam penelitian ini kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi DIY memiliki peran utama dalam tahapan persiapan pembangunan bandar udara, yang terangkum secara komprehensif dalam Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2017 tentang Percepatan Pembangunan dan Pengoperasian Bandara Baru di Kabupaten Kulon Progo. Peran utama dari Pemerintah Daerah Provinsi dalam Percepatan Pembangunan dan Pengoperasian Bandar Udara Baru di Kabupaten Kulon Progo ini tidak hanya berasal dari Peraturan Presiden tersebut, akan tetapi juga berasal dari peraturan perundangan lainnya. Adapun Pemerintah Daerah Provinsi DIY juga memiliki kewenangan untuk mengakomodir pelibatan pengusaha daerah dalam percepatan pembangunan dan pengoperasian Bandara Baru di Kabupaten Kulonprogo tersebut.

This study aims to find out and describe the roles that posses and have been carried out by the Yogyakarta Special Region Province Government in realizing the acceleration of the construction and operation of new airports in Kulon Progo Regency, Special Region of Yogyakarta; and to describe the efforts that can be made by Yogyakarta Special Region Province Government in acommodating the rules that provide space for regional businessman in Presidential Regulation Number 98 about Acceleration of Construction and Operation of the New Airport at Kulon Progo Regency. Characteristic of this legal study is normative-empiric. The process of collecting data is done through library studies and equipped with information obtained by interview method with respondent from the Province Government and interviewee from UGM Center for Transportation and Logistics Studies (PUSTRAL UGM). All data obtained in this study are analyzed qualitatively. The results of this study explain that the Yogyakarta Special Region Province Government has a major role in the preparation stage for airport development, which is summarized comprehensively in Presidential Regulation Number 98 of 2017 about Acceleration of the Construction and Operation of New Airports in Kulon Progo Regency. The main role of the Yogyakarta Special Region Province Government in the Acceleration of the Construction and Operation of the New Airport in Kulon Progo Regency not only comes from the Presidential Regulation, but also comes from other regulations. The Yogyakarta Special Region Province Government also has the authority and interest to accommodate involvement of local bussinesman in accelerating the development and operation of the New Airport in Kulon Progo Regency.

Kata Kunci : Pemerintah Daerah Provinsi DIY,Percepatan Pembangunan,Bandar Udara,Pengusaha Daerah