Evaluasi Nilai Luas Bidang Tanah Hasil Digitasi Citra Quickbird Untuk Membuat Peta Blok Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) Menurut Surat Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-533/PJ/2000

Fauzia Aristalindra, Dr.Eng. Purnama B. S., S.T., M.App.Sc., IPM.

2019 | Skripsi | S1 TEKNIK GEODESI

Teknologi penginderaan jauh yang telah berkembang saat ini dapat digunakan untuk keperluan kadaster pada instansi pemerintahan untuk menjalankan program kerjanya secara efektif. Salah satu instansi pemerintahan yang menggunakan teknologi penginderaan jauh adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah. Penginderaan jauh di instansi ini digunakan pada pembuatan peta blok pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2). Data penginderaan jauh yang digunakan dalam pembuatan peta blok adalah citra satelit yang memiliki resolusi tinggi seperti citra QuickBird. Selain memiliki resolusi tinggi, citra satelit ini juga dapat dengan mudah diperoleh pada instansi BKAD. Penggunaan citra QuickBird yang digunakan dalam pembuatan peta blok PBB-P2 perlu dilakukan evaluasi nilai luas bidang dari hasil digitasinya terlebih dahulu. Penelitian ini menyajikan hasil evaluasi nilai luas bidang hasil digitasi citra QuickBird untuk membuat peta blok PBB-P2. Evaluasi nilai luas bidang dilakukan di Desa Triharjo, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta dengan mengambil 51 sampel bidang tanah. Tahapan awal yang dilakukan adalah proses digitasi pada citra QuickBird tahun 2014 yang diproduksi oleh Badan Informasi Geospasial. Sampel bidang tanah hasil digitasi kemudian dihitung luasnya dan dibandingkan terhadap luas dari peta pendaftaran tanah dan data luas dari atribut peta blok PBB-P2. Hasil perbandingan luas berupa selisih luas hasil digitasi citra QuickBird terhadap data atribut blok PBB-P2 dan peta pendaftaran. Hasil tersebut kemudian dilakukan analisis menggunakan uji syarat toleransi yang diperkenankan yaitu menurut Surat Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-533/PJ/2000. Hasil selisih luasan antara hasil digitasi dan peta pendaftaran tanah dilakukan analisis menurut PMNA Nomor 3 Tahun 1997. Selanjutnya dilakukan analisis menggunakan uji t untuk mengetahui adanya signifikasi perbedaan luasnya. Hasil dari penelitian ini menunjukkan berdasarkan ketentuan syarat toleransi luas Dirjen Pajak Nomor KEP-533/PJ/2000, dari 51 bidang yang diteliti, hasil digitasi citra QuickBird terhadap luas atribut peta blok PBB-P2 hanya 30 bidang yang diterima sedangkan terhadap peta pendaftaran bidang yang diterima sebanyak 47 bidang. Pada ketentuan syarat toleransi luas PMNA Nomor 3 Tahun 1997 antara hasil digitasi citra QuickBird terhadap peta pendaftaran, dari 51 bidang, sebanyak 36 sampel bidang yang memenuhi toleransi. Hasil uji t antara hasil digitasi citra QuickBird data atribut peta blok PBB-P2 menunjukkan adanya perbedaan luas yang signifikan sedangkan hasil uji t antara data luas sampel bidang hasil digitasi citra QuickBird terhadap data luas pada peta pendaftaran tanah menunjukkan tidak adanya perbedaan luas yang signifikan, dimana nilai thitung 2,008 lebih besar dari nilai ttabel 2,005. Pada interval konfidensi 95%, citra QuickBird dapat digunakan dalam pembuatan peta blok PBB.

Remote sensing technology that has been developed nowadays can be used for the needs of cadaster in government agencies to run their work programs effectively. One of the government agencies that uses remote sensing technology is Department of Revenue (BKAD). Remote sensing in this department is used in the making of PBB-P2 block map. Remote sensing data that used in making block maps is satellite imagery that has high resolution like the QuickBird image. Besides having high resolution, the satellite imagery can be easily obtained at the Department of Revenue. The use of QuickBird Imagery in the making of PBB-P2 block map needs to be carried out an area evaluation from QuickBird image digitation first. This research presents result of area evaluation from QuickBird image digitation to to make PBB-P2 block map. Evaluation of the land parcel area was carried out in Triharjo Village, Bantul Regency by using 51 land parcel samples. The beginning stage of this research was the digitation process of QuickBird imagery. The digitation of land parcel samples were calculated and compared to the area contained in the attribute table of the block map and land registration map. The result of compared areas either from QuickBird image digitation area to attribute table of the block map or land registration map is analyzed using tolerance requirement test according to Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-533/PJ/2000 and the area difference of QuickBird image digitation to registration map are also analyzed using tolerance requirement test according to PMNA nomor 3 Tahun 1997. Further analysis was carried out using the t test to determine the significance of the differences in area. This research shown that according to Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-533/PJ/2000, from 51 land parcel samples, the result of QuickBird image digitation area to attribute table of the block map were only 30 samples received while the result of QuickBird image digitation area to land registration map were 47 samples received. According to PMNA Nomor 3 Tahun 1997, QuickBird image digitation area that compared to land registration map results as many as 36 samples that fit the tolerance. In addition, the t-test analysis with a significant level of 5% indicates a significant different of area in QuickBird image digitation toward attribute table of the block map and there is no significant difference of area in QuickBird image digitation to land registration map ( ttest value 2,005 > ttable value 2,005). With a confidence interval at 95%, QuickBird image can be used in the making of PBB-P2 block map.

Kata Kunci : Area Evaluation, QuickBird Image, Area Tolerance, t-test