Tinjauan Yuridis Putusan KPPU Nomor 10/KPPU-I/2015 tentang Dugaan Pelanggaran Kartel dalam Perdagangan Sapi Impor di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi

GUNTUR RATSETYO PUTRO , Veri Antoni, S.H., M.Hum.

2019 | Skripsi | S1 HUKUM

Penelitian ini memiliki 2 (dua) tujuan, yang pertama adalah untuk mengetahui dan menganalisis APFINDO sebagai tempat pertemuan perusahaan penggemukan sapi (feedloter) dapat dijadikan bukti adanya perjanjian kartel menurut Undang-Undang No 5 Tahun 1999. Tujuan yang kedua adalah untuk mengetahui dan menganalisis dampak dari pengaturan penjualan (rescheduling sales) yang dilakukan oleh perusahaan penggemukan sapi (feedloter) sebagai kartel sapi di JABODETABEK dalam putusan Nomor 10/KPPU-I/2015. Metode Penelitian yang digunakan dalam Penulisan Hukum ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder. Data sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan antara lain sumber hukum primer, sekunder dan tersier. Berdasarkan hasil penelitian, KPPU dalam memutus perkara dengan nomor 10/KPPU-I/2015 dengan menggunakan penafsiran pertemuan yang dilakukan oleh para perusahaan feedloter melalui APFINDO sebagai alat bukti untuk mengetahui perjanjian kartel yang dilakukan oleh para pihak sudah tepat, karena keberadaan APFINDO bukan hanya sebagai jembatan komunikasi antara para pelaku usaha tersebut kepada Pemerintah dan Instansi terkait, melainkan juga sebagai wadah dan/atau media koordinasi dan/atau komunikasi bagi para anggotanya dalam melakukan tukar menukar informasi terkait dengan kebijakan kuota, pemasaran dan bahkan terkait dengan harga penjualan sapi impor sehingga para perusahaan dapat melakukan kesepakatan yang dapat meninbulkan perjanjian kartel. Selain itu, Pengaturan penjualan (rescheduling sales) yang dibuktikan oleh tim Investigasi KPPU menunjukan bahwa tindakan tersebut dapat menyebakan terjadinya kartel. Dengan demikian penggunaan Circumstansial Evidence (bukti tidak langsung) dapat terbukti karena dalam penggunaan Circumstansial Evidence terlebih dahulu harus dilihat adanya suatu tindakan yang dapat menunjukan terjadinya kartel. Perlu ditemukan suatu plus faktor yang dapat mendukung argumen adanya kolusi antarpelaku usaha.

This research has 2 (two) purposes, first to find out and analyze APFINDO as a meeting place for cattle feedlot companies (feedloters) can be used as evidence of cartel agreements according to Law No. 5 of 1999. The second purpose is to know and analyze the impact from sales arrangements (rescheduling sales) conducted by feedlot companies as cattle cartels in JABODETABEK in decision Number 10 / KPPU-I / 2015. The Research Methods used in this Legal Research is juridical normative methods by using secondary data. Secondary data obtained from literatures research, among others primary law, secondary and tertiary. Based on the results of the study, KPPU in deciding cases with number 10 / KPPU-I / 2015 by using the interpretation of meetings conducted by feedlot companies through APFINDO as evidence to find out the cartel agreement carried out by the parties was appropriate, because the existence of APFINDO was not only as bridge of communication between the business actors to the Government and related institutions, but also as a forum and / or media for coordination and / or communication for its members in exchanging information related to quota policies, marketing and even related to the selling price of imported cattle so that the the company can make an agreement that can lead to a cartel agreement. In addition, rescheduling sales as evidenced by the KPPU Investigation team show that these actions can cause a cartel. Therefore the use of Circumstantial Evidence (indirect evidence) can be proven because in the use of Circumstantial Evidence must first be seen an action that can show the occurrence of a cartel. It is necessary to find a plus factor that can support the argument that there is collusion between business people.

Kata Kunci : KPPU, Kartel, Perusahaan feedloter