Peran Sentra Penegakan Hukum Terpadu Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilihan Umum

SAYID AZIZ IMAM MAHDI, Dr., Supriyadi, S.H., M.Hum.

2019 | Skripsi | S1 HUKUM

Penelitian ini memiliki dua tujuan yaitu: Pertama, untuk menelusuri dan mengetahui pelaksanaan penanganan tindak pidana pemilihan umum oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu Daerah Istimewa Yogyakarta. Kedua, untuk mengkaji kendala yang dihadapi oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu Daerah Istimewa Yogyakarta dalam penanganan tindak pidana pemilihan umum. Metode penelitian yang digunakan adalah peneliti menggunakan gabungan antara jenis penelitian normatif dengan jenis penelitian hukum empiris dengan mengkajidata data sekunder yang berasal dari bahan hukum primer berupa perundangundangan dan putusan-putusan pengadilan, bahan hukum sekunder berupa publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas tuntutan kejaksaan, dan bahan hokum tersier berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia. Penelitian ini juga ditunjang dengan data primer yaitu hasil wawancara terhadap narasumber yakni jaksa, penyidik, dan akademisi. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, penyajian data penelitian ini disampaikan secara deskriptif dan penarikan kesimpulan secara deduktif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Pertama, pelaksanaan penanganan tindak pidana pemilu terbatas pada tindak pidana pemilu yang diatur didalam undang-undang pemilu dengan menggunakan sistem peradilan pidana pemilu terpadu berdasarkan prinsip peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Kedua, kendala yang dihadapi oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu dalam penanganan tindak pidana pemilu meliputi kendala yang dihadapi oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu secara umum dan kendala yang dihadapi tiap institusi komponen Sentra Penegakan Hukum Terpadu

This research has two objectives, namely: Firstly, to discover and study the enforcement of an electoral crimes by An Integrated Law Enforcement Center of The Special Region of Yogyakarta. Secondly, to examine the constraints encountered by An Integrated Law Enforcement Center of The Special Region of Yogyakarta in handling electoral crimes. The research method was carried out by researcher through a combination of Normative-Empirical Legal Research by studying secondary data derived from primary legal materials in the form of legislation and court decisions, secondary legal materials in the form of publications on law include textbooks, legal dictionaries, legal journals and comments on prosecutors' demands, and tertiary legal material in the form of KBBI or Great Dictionary of the Indonesian Language. This research was also supported by primary data, namely the results of interviews with interviewees, namely prosecutors, investigators, and academics. The data was analyzed by using qualitative method and the research was presented in descriptive analytical manner as it was descriptively and deductively concluded. The results of this study indicates that: Firstly, enforcement of electoral crimes is limited by sort of electoral crimes which was listed on electoral act and was enforced by an integrated electoral criminal justice system based on simple, fast and low-cost judicial principles. Secondly, the constraints faced by An Integrated Law Enforcement Center of The Special Region of Yogyakarta in handling electoral crimes including the obstacles faced by An Integrated Law Enforcement Center of The Special Region of Yogyakarta in general range and the obstacles faced by each institution as a component of the An Integrated Law Enforcement Center of The Special Region of Yogyakarta.

Kata Kunci : Pemilu, Tindak Pidana Pemilu, Sentra Penegakan Hukum Terpadu