Laporkan Masalah

Evaluasi Pelaksanaan Program PHBM di LMDH Gondang Lestari Kabupaten Ngawi dan IPHPS di LMPSDH Wonoreso Kabupaten Madiun

IKA LISTIANI, Wiyono, S.Hut., M.Si

2019 | Tugas Akhir | D3 PENGELOLAAN HUTAN

Perhutanan Sosial merupakan sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraan dan keseimbangan lingkungan. Bentuk perhutanan sosial yang diterapkan di kawasan hutan Perum Perhutani ialah Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) dan Ijin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) dan Ijin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS). Penelitian ini dilaksanakan di dua tempat yaitu LMDH Gondang Lestari, KPH Ngawi dan LMPSDH Wonoreso, KPH Madiun. Penelitian di LMDH Gondang Lestari yaitu menekankan pada pelaksanaan PHBM. Sedangkan penelitian di LMPSDH Wonoreso yaitu menekankan pada pelaksanaan IPHPS. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode survei dan observasi dengan pengumpulan data primer dan data sekunder. Analisis data dilakukan dengan analisis deskriptif terhadap data yang diperoleh dan disajikan dalam bentuk tabel dan penjelasan yang mengarah pada kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Pelaksanaan program PHBM oleh LMDH Gondang Lestari telah dilakukan sejak tahun 2004, implementasi PHBM meliputi rencana kegiatan di dalam maupun di luar kawasan hutan. Beberapa kegiatan tidak dapat berjalan dengan baik dikarenakan kurang maksimalnya pemenuhan kewajiban oleh Perum Perhutani. Sedangkan pelaksanaan IPHPS oleh LMPSDH Wonoreso dilakukan tahun 2016, implementasi IPHPS selain memberikan jangka waktu pengelolaan yang lebih lama juga memberikan perlindungan secara legal kepada anggotanya. Banyaknya pelatihan dan pendampingan serta bantuan dari beberapa pihak memberikan kemudahan masyarakat untuk mengembangkan usaha dengan aktif dan kreatif.

Social Forestry is a system sustainable forest management which is carried out in forest areas of state which carried out by local communities or communities of traditional low as the main actors to improve welfare and environmental balance. The form of social forestry that applied in the forest guest house area is the Collaborative Forest Management with Communities (PHBM) and the permit of Utilization of Social Forestry (IPHPS). This research aims to know the implementation of the Community Forest Management with Communities program and the permit of Utilization of Social Forestry. This research was conducted in two places, such as LMDH Gondang Lestari, KPH Ngawi and LMPSDH Wonoreso, KPH Madiun. The research at LMDH Gondang Lestari emphasizes for PHBM implementation. Whereas, the research at LMPSDH Wonoreso emphasizes for IPHPS implementation. This research was conducted by using survey and observations methods by collecting primary data and secondary data. The data analysis was carried out by descriptive analysis of the data which gained and presented in the form of tables and explanation that lead to conclusions. Based on the result of this research, it was found that the implementation of the PHBM program by LMDH Gondang Lestari had been carried out since 2014, the implementation of PHBM included plan activities inside and outside forest area. Some activities cannot run properly because of the less of maximum fulfillment of obligations by forest guest house. While, the implementation of IPHPS by LMPSDH Wonoreso was conducted in 2016, the implementation of IPHPS in addition to providing a longer management period also provided legal protection to its members. The amount of training and assistance as well as assistance from several participants provided the easy to communities to develop business actively and creatively.

Kata Kunci : Implementasi, IPHPS,Perhutanan Sosial, PHBM

  1. D3-2019-396473-abstract.pdf  
  2. D3-2019-396473-bibliography.pdf  
  3. D3-2019-396473-tableofcontent.pdf  
  4. D3-2019-396473-title.pdf