Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Komunisme/Marxisme-Leninisme
ANDRI SETYA NUGRAHA, Niken Subekti Utami, S.H., M.Si.
2019 | Skripsi | S1 HUKUMTujuan dilakukannya penelitian ini terbagi menjadi 2 (dua). Pertama, mengulas penegakan hukum terhadap tindak pidana Komunisme/Marxisme-Leninisme oleh aparat penegak hukum. Kedua, mengulas hambatan penegakan hukum terhadap tindak pidana Komunisme/Marxisme-Leninisme oleh aparat penegak hukum. Metode penelitian dalam penulisan hukum ini berupa penelitian normaif empiris dengan data yang terdiri dari data primer berupa wawancara dan data sekunder berupa studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Lokasi penelitian ini dilakukan di beberapa tempat, yaitu Polres Karawang, Kejaksaan Negeri Karawang, Pengadilan Negeri Karawang, dan Polda Jawa Barat. Pengambilan data dilakukan dengan teknik non-probability sampling kemudian data dari penelitian dianalisis menggunakan metode kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian ini didapatkan hasil dari rumusan masalah yang diajukan. Pertama, penegakan hukum terhadap tindak pidana Komunisme/Marxisme-Leninisme dilaksanakan oleh Kepolisian dengan sarana penal dan non penal, oleh Penuntut Umum dengan sarana penal, dan oleh Hakim dengan sarana penal dan non penal. Proses pemidanaan dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan KUHP yang Berkaitan dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara dan menurut cara yang diatur Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Kedua, hambatan yang dialami oleh aparat penegak hukum berupa hambatan teknis dan substansi rumusan delik.
There are two purposes of this legal writing. First, to analyze law enforcement against the criminal acts of Communism/Marxism-Leninism by law enforcement officers. Second, to analyze the obstacle of the law enforcement concerning Communism/Marxism-Leninism criminal act by law enforcement officers. The research methodology in this legal writing consist of the normative-empirical legal research, which contains primary dan secondary data. The primary data consist of interview, while secondary data consist of literature study towards primary, secondary, and third of law materials. The research was conducted in several place, namely Polres Karawang, Kejaksaan Negeri Karawang, Pengadilan Negeri Karawang, and Polda Jawa Barat. The sample of data collected by using non-probability sampling technique and the collected data was analyzed using qualitative method. Based on this research, the scientific result from the formulation of the problem posed is obtained. First, law enforcement against the criminal acts of Communism/Marxism-Leninism is carried out by The Police with penal and non penal tools, by The Prosecutor with penal tool, and by The Judge with penal and non penal tools. The criminal proceedings are carried out based on Law Number 27 Year 1999 concerning Amendments to the Criminal Code about Crimes Against State Security and according to the procedure regulated by Law Number 8 Year 1981 concerning Criminal Procedure Law. Secondly, the obstacles experienced by law enforcement officers are technical barriers and substance of the criminal law.
Kata Kunci : Penegakan Hukum, Komunisme, Polisi, Penuntut Umum, Hakim