Disparitas Pemidanaan Dalam Tindak Pidana Korupsi Berkaitan Dengan Penjatuhan Pidana Penjara Pengganti Pembayaran Uang Pengganti Di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta

DOLI HARTAMA, Prof. Dr. Marcus Priyo Gunarto, S.H., M.Hum

2019 | Skripsi | S1 HUKUM

Penelitian hukum ini bertujuan untuk menilai kesesuaian putusan Pengadilan Negeri Tipikor Yogyakarta berkaitan dengan penjatuhan pidana penjara pengganti dari pembayaran uang pengganti agar dapat dipertanggungjawabkan melalui pertimbangan hakim di dalam putusannya. Disparitas pemidanaan memiliki pengertian yakni menjatuhkan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama atau sifat berbahayanya dapat diperbandingkan tanpa adanya pembenaran yang jelas, sehingga penjatuhan pidana penjara pengganti pembayaran uang pengganti yang berbeda secara signifikan dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan pertimbangan hakim di dalam putusannya, namun jika sebaliknya maka disparitas pemidanaan memang benar nyata terjadi, serta meneliti kepatuhan terpidana dalam melaksanakan putusan Pengadilan Negeri TIPIKOR Yogyakarta yang berimplikasi pada kewajiban untuk melakukan pembayaran uang pengganti tersebut dalam kurun waktu 2016-2018. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif karena menitikberatkan pada penelitian bahan pustaka, namun juga menggunakan data primer dalam penelitian ini meliputi hasil wawancara dengan narasumber yang memiliki keahlian terkait perkara yang diteliti untuk memperkuat kualitas data sekunder. Data yang telah diperoleh, kemudian dianalisis menggunakan metode kualitatif dan dipaparkan secara deskriptif sehingga menghasilkan penelitian yang deskriptif-kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh kesimpulan bahwa pertimbangan hakim dalam hal menjatuhkan putusan pidana penjara pengganti dari pembayaran uang pengganti harus memiliki pertimbangan yang spesifik, agar dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat untuk meminimalisir dan mencegah disparitas pemidanaan pidana penjara pengganti dari pembayaran uang pengganti, serta kurang sadarnya kepatuhan hukum terpidana dalam menaati putusan Pengadilan Negeri TIPIKOR Yogyakarta, sehingga untuk memperbaiki kerugian keuangan negara berdasarkan uang pengganti menjadi tidak efektif.

This legal research discusses the suitability of the Yogyakarta Corruption Courts decision regarding Substitutes for Prison from Payment of Substitute Money so that it can be accounted for through the consideration of judges. Criminal disparity is giving unequal penalties for the same criminal offense or dangerous nature that can be compared without clear justification. So imposition of imprisonment from payment of different substitute money can be accounted for based on the judges decision, but if the opposite is true, the criminal disparity is realy happening. This legal research also examines prisoners compliance in implementing the decision of the Yogyakarta District Court which has implications for the obligation to pay substitute money in the 2016-2018 period. This is a normative legal research, in that it focused on library material research, but also use the primary data in this research are the results of interviews with informants who have case-related expertise studied to strengthen the quality of secondary data. Data which has been obtained, analyzed using qualitative methods and presented descriptively so as to produce descriptive-qualitative research. Based on the results of the research, conclusions were obtained about judgments in terms of improsing prison sentences from the payment of money must have specific considerations, so that judges can be accountable to the public to minimize and prevent disparities of of improsing prison sentences from the payment of money, and lack of awareness of the legal compliance of convicted persons in obeying the decisions of the Yogyakarta District Court, so that to repair state fincancial losses based on substitute money becomes ineffective

Kata Kunci : disparitas pemidanaan, tindak pidana korupsi, pidana penjara, pembayaran uang pengganti.