Perlindungan Hukum Bagi PT View Point Indonesia Dalam Pembatalan Perjanjian Kerjasama Jasa Marketing dengan PT. Matahari Putra Prima Tbk (Hypermart)

VIONA ARUNILA, Annisa Syaufika Yustisia Ridwan S. H., M. Hum.

2019 | Skripsi | S1 HUKUM

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi PT View Point Indonesia (View Point dalam pembatalan perjanjian kerjasama marketing dengan PT. Matahari Putra Prima Tbk (Hypermart) ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta menganalisis penyelesaian perselisihan apabila terjadi pembatalan perjanjian secara sepihak dalam perjanjian kerjasama marketing antara View Point dan Hypermart . Penelitian ini merupakan penelitian bersifat yuridis empiris. Jenis data dalam penelitian ini berupa data primer dan sekunder yang diperoleh dari penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh dua kesimpulan. Pertama, bahwa dalam perjanjian kerjasama yang disusun para pihak tidak terdapat klausula yang menunjukkan prelindungan preventif. Sedangkan perlindungan represif bagi View Point adalah adanya hak untuk melakukan gugatan terhadap Hyermart di pengadilan. Kedua, penyelesaian perselisihan antara View Point dan Hypermart akibat pembatalan perjanjian secara sepihak adalah penyelesaian non litigasi dengan melalui negosiasi. Hasil dari negosiasi tersebut adalah para pihak sepakat untuk membatalkan perjanjian. Namun hasil negosiasi tersebut tidak cukup mengakomodasi keentingan View Point.

Unilateral termination of cooperation contract on marketing decided by PT Matahari Putra Prima Tbk. (Hypermart) caused losses for PT View Point Indonesia (View Point) as the contracting party. This research aims to study and analyze the form of legal protection for PT View Point Indonesia in termination of cooperation contract with Hypermart and the dispute resolution of the contract termination. This research has normative and empirical characteristic. The data employed in this research is primary and secondary data obtained from field study (interview) and literature study. The result of this research generated two conclusions. First, preventive legal protection was not found in the provisions of contract, while the repressive legal protection is in form of right to file lawsuit towards Hypermart. Second, the dispute resolution was carried out with negotiation. Both parties agreed to terminate the contract, although the result of the negotiation was not in favour of View Point.

Kata Kunci : Pembatalan Perjanjian, Perlindungan Hukum, Penyelesaian Sengketa / Termination of Contract, Legal Protection, Dispute Resolution