FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI HASIL PEMBANGUNAN KABUPATEN SOLOK SELATAN SETELAH PEMEKARAN WILAYAH

RISA PUTRI AMELIA, Doddy Aditya Iskandar, S.T., MCP., Ph.D.

2019 | Skripsi | S1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA

Munculnya fenomena pemekaran wilayah diawali dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah. Secara normatif, tujuan dari pemekaran wilayah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, namun dalam proses perkembangan wilayah masih banyak daerah hasil pemekaran belum berhasil mencapai t ujuan dari pemekaran wilayah. Kabupaten Solok Selatan merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Solok yang diresmikan pada tahun 2004 dan ditetapkan sebagai salah satu daerah tertinggal berdasarkan Peraturan Presiden No 131 Tahun 2015. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan perkembangan pembangunan Kabupten Solok Selatan setelah pemekaran, dan mengidentifikasi faktor-faktor yang diduga memengaruhi hasil pembangunan yang menyebabkan Kabupaten Solok Selatan masuk dalam kategori daerah tertinggal setelah pemekaran. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus dengan pendekatan kualitatif-kuantitatif, serta dilakukan kajian secara mendalam untuk menjawab pertanyaan penelitian. Data diperoleh dari hasil observasi lapangan, wawancara, dan dari dinas/instansi terkait. Perkembangan ditinjau dari aspek fisik, sosial, dan ekonomi. Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa perkembangan pembangunan Kabupten Solok Selatan setelah pemekaran sudah mulai terlihat walaupun belum optimal, terutama pada aspek fisik dan aspek ekonomi. Aspek fisik dilihat dari perkembangan jumlah sarana pendidikan, kesehatan, serta jaringan jalan dan jembatan. Aspek sosial dilihat dari Tingat Partisipasi Kasar Pendidikan, dan persentase bayi gizi buruk. Aspek ekonomi dilihat dari perkembangan nilai PDRB total dan PDRB perkapita. Faktor-faktor yang memengaruhi perkembangan wilayah Kabupaten Solok Selatan adalah: (1) bentang alam, (2) karakteristik spesifik daerah, (3) sumber daya manusia, (4) kemampuan keuangan daerah, (5) aksesibilitas, (7) budaya masyarakat, dan (7) kepentingan pengambil keputusan setempat.

The regional expansion phenomenon was firstly emerged as the publish of Law Number 22 of 1999 concerning Regional Autonomy. Normatively, the goal of regional expansion is to improve society's welfare. However, on the way of its process, there are still many regions are not already succeed in achieving the objectives of regional expansion. Solok selatan Regency is the result of Solok Regency regional expansion which was legitimated in 2004 and was designated as one of the underdeveloped regions based on Presidential Regulation No. 131 of 2015. The purpose of this study is to describe Solok Selatan regency development after regional expansion, and identify some factors that are estimated affecting its results which brings Solok selatan Regency into an underdeveloped category region. This study uses a case study method with qualitative-quantitative approach, as well as an in-depth study to answer research questions. The data was obtained from the results of field observations, interviews, and related departments/ agencies. The development itself is considered in terms of physical, social and economic aspects. The results of this study shows that Solok Selatan regency development after the regional expansion could already be seen even though it was not optimal, especially on physical aspect and economic aspect. The physical aspect is refer to the number of education, health, as well as road facilities development. Social aspect is refer to the rough participation level of education and the percentage of malnourished infants. Economic aspect is refer to the total of GRDP and per capita GRDP development. The factors that influence Solok selatan Regency development namely; (1) landscapes, (2) regional specific characteristics, (3) human resources, (4) regional financial capacity, (5) accessibility, (7) community culture, and (7) the interests of local decision makers.

Kata Kunci : Regional Expansion, Underdeveloped Regions, Regional Development