Implementasi Penampungan Pengungsi Menurut Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2016 tengan Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri Dan The 1951 Convention Relating Status of Refugees

DHANITA, Endang Purwaningsih, S.H., M.H

2019 | Skripsi | S1 HUKUM

Peraturan Presiden No.125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri merupakan produk hukum nasional pertama yang mengatur secara eksklusif mengenai penanganan pengungsi luar negeri. Kehadiran Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri memperjelas wewenang antar instansi yang berkaitan dalam menangani pengungsi di Indonesia, salah satunya adalah wewenang Pemerintah Daerah yang menunjuk tempat penampungan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis implementasi penampungan pengungsi menurut Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri dan The 1951 Convention Relating Status of Refugees di Indonesia Penelitian ini bersifat Normatif-Empiris, yang menggabungkan antara penelitian kepustakaan dan lapangan. Keseluruhan data yang telah diperoleh kemudian diolah dan dianalisis dengan metode kualitatif, disajikan dalam bentuk deskriptif dan disimpulkan dalam bentuk deduktif. Hasil penelitian menunjukan bahwa ketentuan mengenai penampungan pengungsi dalam BAB III Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri belum terimplementasikan secara menyeluruh, melainkan penampungan pengungsi masih secara penuh terakomodasi oleh organisasi internasional. Pelaksanaan dalam menampung pengungsi perlu diwujudkan dalam pengaturan lebih lanjut berupa Peraturan Daerah maupun Rencana Kerja Kementerian/Lembaga sebagai efektifitas penerapan Peraturan Presiden No.125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri dan perwujudan Indonesia dalam berkontribusi dan mendukung perdamaian seta kesejahteraan di kanca Internasional.

Presidential Regulation Number 126 Year 2016 on Handling of Refugees is the first national legal product that exclusively regulates the handling of refugees. The presence of Presidential Regulation No. 125 of 2016 on Handling of Refugees has clarified the authority between institutions regarding the handling of refugees in Indonesia, one of which is the regional government has the authority to appoint a shelter. This study aims to find out, examine, and analyze the implementation of refugee shelters according to Presidential Regulation Number 125 Year 2016 on Handling of Refugees and The 1951 Convention Relating to The Status of Refugees in Indonesia. This legal research method is Normative-Empirical research. Normative- Empirical research combines library and field research. The entire data that has been obtained will be processed and analyzed by qualitative methods, presented in descriptive form, and concluded in deductive form. The results of the study indicate that the provisions regarding refugee shelters in Chapter III of Presidential Regulation Number 125 Year 2016 on Handling of Refugees have not been fully implemented, but refugee shelters are still fully accommodated by international organizations. The implementation in accommodating refugees needs to be realized in further arrangements in the form of Regional Regulations or Work Plans of Ministry/Institution as the effectiveness of implementing Presidential Regulation Number 125 Year 2016 on Handling of Refugees and as an embodiment of Indonesia in contributing and supporting peace and prosperity at the international level.

Kata Kunci : Penampungan, Pengungsi, Konvensi 1951, Peres 125/2016