AKIBAT HUKUM PUTUSAN PAILIT PENGADILAN NIAGA TERHADAP ASET PERUSAHAAN YANG BERADA DI LUAR WILAYAH INDONESIA

EVA KRISTINA, Prof. Dr. Tata Wijayanta, S.H., M.Hum.

2019 | Skripsi | S1 HUKUM

Penulisan bertujuan untuk mengkaji akibat hukum putusan Pengadilan Niaga terhadap aset perusahaan yang berada di luar wilayah Indonesia dan melihat sampai sejauh mana UU KPKPU memberikan perlindungan kepada kreditor dari debitor yang asetnya terletak di luar wilayah Indonesia, serta sebagai sumbangan pemikiran ilmiah kepada pihak-pihak terkait pada khususnya, dan bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya. Jenis penelitian yang digunakan dalam Penulisan Hukum ini merupakan penelitian hukum normatif yang didukung dengan wawancara. Penelitian dilakukan dengan studi pustaka dan wawancara kepada narasumber yang ahli dalam bidang kepailitan. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa secara materiil putusan Pengadilan Niaga atas permohonan pailit meliputi seluruh harta debitor. Putusan Pengadilan Niaga jika terkait dengan harta debitor pailit yang berada di luar wilayah Indonesia menganut prinsip universalitas, artinya putusan pengadilan atas permohonan pernyataan pailit meliputi seluruh harta debitor baik yang terletak di Indonesia maupun yang terletak di luar Indonesia sesuai amanat Pasal 21 UU KPKPU. Kendala untuk mengeksekusi harta pailit di luar negeri ada pada yurisdiksi negara lain, sehingga perlu melihat apakah hukum negara lain tersebut mengakui putusan kepailitan tersebut. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka disimpulkan bahwa putusan pailit Pengadilan Niaga di Indonesia dapat berakibat pada aset debitor di luar wilayah Indonesia. Hal ini merupakan implementasi Pasal 21 UU KPKPU dimana, harta pailit perusahaan yang berada di luar wilayah Indonesia termasuk dalam jangkauan harta pailit, akan tetapi dalam eksekusinya terhalang dengan asas teritorial dari negara lain dimana kepailitan hanya mengenai bagian-bagian harta benda yang terletak di dalam wilayah negara tempat ia diucapkan. Berdasarkan pemaparan tersebut berarti UU KPKPU belum sepenuhnya mengatur mengenai perlindungan terhadap kreditor dalam hal aset debitor di luar Indonesia, maka disarankan agar Indonesia menerapkan asas resiprositas melalui perjanjian internasional baik secara bilateral dan multilateral. Melakukan harmonisasi dan integrasi terhadap peraturan perundang-undangan yang telah ada, terutama ketentuan-ketentuan tentang hukum acara perdata kepailitan.

This legal writting aims to analyze the legal consequences of commercial court decisions on company assets that are outside the territory of Indonesia and to find how far UUK-PKPU gives protection to creditor of debtor whose assets are outside the territory of Indonesia, and also as a scientific thought contribution to related parties, and the development of science on general. The research is a normative legal writing that is supported by interviews. The results of the research and discussion show that materially the decision of the Commercial Court on the bankruptcy application covers all of the debtor's assets. The decision of the Commercial Court if it is related to the assets of a bankrupt debtor outside the territory of Indonesia adheres to universal principle's, it means the court's decision on the application for a bankruptcy statement includes all debtor property located in Indonesia and outside Indonesia as regulated in Article 21 of the UUK-PKPU. In executing bankrupt assets abroad, there are obstacles in the jurisdiction of other countries, so it is necessary to see whether the laws of other countries recognize the bankruptcy decision. Based on the results of the research and discussion, it was concluded that the decision on bankruptcy of the Commercial Court in Indonesia could effect debtor assets outside the territory of Indonesia. This is the implementation of Article 21 UU-KPKPU wherein the bankrupt assets of companies outside the territory of Indonesia are included in bankruptcy assets, but the execution is hindered by territorial principle's from other countries where bankruptcy is only about parts of property located within the territory the country where the decision was spoken. Based on the explanation, it means that the UUK-PKPU has not fully regulated the protection of creditors in terms of debtor assets outside Indonesia, so it is recommended that Indonesia applies the principle of reciprocity through international agreements both bilaterally and multilaterally. Conduct harmonization and integration of existing laws and regulations, especially bankruptcy procedure law.

Kata Kunci : Kepailitan, Akibat Putusan Pailit, Perlindungan Kreditor / Bankruptcy, Bankruptcy Decision consequences, Creditor Protection.