ANALISIS YURIDIS PENGUJIAN UNDANG-UNDANG KETENAGALISTRIKAN SERTA IMPLIKASINYA TERHADAP HAK MENGUASAI NEGARA

RIYANA DWI KHOMSITA, Ananda Prima Yurista, S.H., M.H.

2019 | Skripsi | S1 HUKUM

Penulisan hukum ini bertujuan untuk menganalisis dan merumuskan pengujian Undang-Undang Ketenagalistrikan serta implikasinya terhadap Hak Menguasai Negara yang dilandaskan dari putusan Mahkamah Konstitusi. Penulisan hukum ini bersifat yuridis normatif dengan pendekatan kasus dan pendekatan konseptual yang menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer, yaitu Undang-Undang Ketenagalistrikan dan Putusan Mahkamah Konstitusi perihal pengujian Undang-Undang Ketenagalistrikan, bahan hukum sekunder berupa hasil penelitian/tugas akhir, buku, jurnal, serta publikasi ilmiah lainnya, dan bahan hukum tersier berupa kamus besar bahasa indonesia dan kamus hukum. Kemudian data sekunder yang didapat dari hasil penelusuran dan studi kepustakaan tersebut dianalisis menggunakan metode deskriptif analitik kualitatif. Dari penulisan hukum ini diperoleh kesimpulan bahwa dalam memaknai frasa dikuasai oleh negara, Mahkamah Konstitusi dalam putusannya yang pertama berpendapat bahwa Hak Menguasai Negara dilakukan melalui lima kewenangan. Kewenangan tersebut yaitu mengadakan kebijakan (beleid) dan tindakan pengurusan (bestuursdaad), pengaturan (regelendaad), pengelolaan (beheersdaad), dan pengawasan (toezichthoudensdaad). Selain itu, dari lima kewenangan Hak Menguasai Negara tersebut, sebanyak empat kewenangan telah mempengaruhi pembentukan Undang-Undang Ketenagalistrikan yang baru, yaitu kewenangan regelendaad, bestuursdaad, beheersdaad, dan toezichthoudensdaad. Sedangkan putusan kedua tidak berimplikasi pada sektor ketenagalistrikan secara signifikan. Namun, putusan ini timbul sebagai rangkaian akibat dari lahirnya putusan pertama yang kemudian menjatuhkan amar dengan melakukan penafsiran terhadap dua pasal, yaitu Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 11 ayat (1).

This research aims to analyze and formulate the judicial review of the Electricity Law and its implications for the State’s Right of Control based on Constitutional Court decision. The research is a normative-juridical research with case approach and conceptual approach by using secondary data in the form of primary legal materials, those are Electricity Law and the Constitutional Court Decision regarding judicial review of the Electricity Law, secondary legal material in the form of research result/ final assignments, books, journals, and other scientific publications, and tertiary legal material in the form of an Indonesian dictionary and law dictionary. Then the secondary data were analyzed using qualitative-descriptive analytical methods. From this research, it was concluded that in interpreting the phrase "controlled by the state", the Constitutional Court in its first decision argued that the State's Right of Control was carried out through five authorities. The authorities are beleid, bestuursdaad, regelendaad, beheersdaad, and toezichthoudensdaad. In addition, of the five authorities of the State's Right of Control, as many as four authorities have influenced the formation of the new Electricity Law, namely the authority of regelandaad, bestuursdaad, beheersdaad, and toezichthoudensdaad. Whereas the second decision has no significant implications for the electricity sector. However, this decision arose as a series of consequences of the first decision which later dropped the decision by interpreting two articles, namely Article 10 paragraph (2) and Article 11 paragraph (1).

Kata Kunci : ketenagalistrikan, Hak Menguasai Negara, putusan Mahkamah Konstitusi