Perlindungan Hukum oleh Perwakilan Republik Indonesia di Mesir terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang

EMIL ZANADI SASONGKO, Niken Subekti Budi Utami, S.H., M.Si.

2019 | Skripsi | S1 HUKUM

Warga negara Indonesia yang bekerja di Mesir sebagai tenaga kerja domestik informal rentan untuk menjadi korban tindak pidana perdagangan orang, dan mereka mengalami kekerasan dari majikan dan juga aparat penegak hukum Mesir. Sebagai satu-satunya Perwakilan Republik Indonesia di Mesir, KBRI Cairo diberikan kewajiban oleh Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang untuk memberikan perlindungan hukum kepada warga negara Indonesia yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Dengan demikian, penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bentuk perlindungan hukum yang dilakukan oleh KBRI Cairo terhadap korban tindak pidana perdagangan orang, serta hambatan dari bentuk perlindungan hukum yang dilakukan oleh KBRI Cairo terhadap korban tindak pidana perdagangan orang. Penulisan hukum ini memiliki jenis normatif empiris. Data yang dihimpun untuk merangkai dan menganalisis data dalam penulisan hukum ini berupa data primer dan sekunder. Data yang terdapat di dalam Penulisan hukum ini diolah menggunakan metode analisis kualitatif dan disusun secara sistematis. Analisis kualitatif atas data-data yang terdapat di dalam penulisan hukum ini kemudian menghasilkan data-data deskriptif. Hasil penelitian yang diperoleh di dalam penulisan hukum ini menemukan bahwa perlindungan hukum yang telah dilakukan oleh KBRI Cairo terhadap warga negara Indonesia yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang secara garis besar telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan nasional dan internasional yang relevan. Akan tetapi, terdapat beberapa aspek perlindungan hukum yang belum dipenuhi oleh KBRI Cairo. Hal tersebut terjadi karena hambatan-hambatan yang muncul atas faktor-faktor internal dari perbuatan KBRI Cairo dan lembaga-lembaga negara dan daerah Indonesia sendiri, dan faktor-faktor eksternal dari perbuatan aparat penegak hukum dan keamanan nasional Mesir.

Indonesian nationals who are employed as informal domestic workers in Egypt are prone to become victims of human trafficking, and they often experience abuses from their employers and local law enforcement officials. The Embassy of the Republic of Indonesia in Cairo, as the only Indonesian diplomatic mission in Egypt, is obliged by Law No. 37 of 1999 regarding Foreign Relations and Law No. 21 of 2007 regarding the Eradication of Human Trafficking to provide legal protection for Indonesian nationals who become victims of human trafficking in Egypt. As such, this legal research aims to understand and analyse the legal protection that the Embassy of the Republic of Indonesia in Cairo offers to victims of human trafficking, and the obstacles that hindered the Embassy of the Republic of Indonesia in Cairo from carrying out their obligation to offer legal protection towards victims of human trafficking. This legal research is a normative-empirical research, and the data that are collected to compile and analyze the data that are used in this legal research are comprised of primary and secondary data. Data in this legal research are processed using qualitative analysis methods and are systematically arranged. Qualitative analysis of the data contained in this legal research produces descriptive data. In the results that the writer had obtained for this legal research, it was discovered that the legal protection offered by the Embassy of the Republic of Indonesia in Cairo towards Indonesian victims of human trafficking are, in general, in accordance with provisions set forth by relevant national and international regulations. There are, however, aspects of the legal protection that the Embassy of the Republic of Indonesia had not yet fulfilled. Those are caused by obstacles that have appeared because of internal factors that the Embassy and other Indonesian state and regional institutions have brought themselves upon, and external factors that were brought about by the conduct of Egypt's law enforcement and national security apparatus.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang, Perwakilan Republik Indonesia di Mesir.