Strategi Advokasi PKBI DIY dalam Penyetaraan Hak Pendidikan Bagi Siswi yang mengalami Kehamilan Tidak Diinginkan (KTD)

STELLA ANGGA PUSPITA, Agustina Kustulasari S.Pd., M.A.

2019 | Skripsi | S1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK

Abstraksi Siswi dengan kehamilan tidak diinginkan (KTD) kerap kali mendapat stigma negatif oleh masyarakat dan keberadaannya mendapat penolakan dari lembaga pendidikan yang dianggap sebagai aib sekolah. Belum adanya kebijakan yang mengatur tentang perlindungan terhadap siswi hamil berakibat pada sanksi drop out oleh pihak sekolah bahkan untuk siswi KTD korban kekerasan sekalipun. Diskriminasi terhadap siswi KTD menunjukkan bahwa lembaga pendidikan belum memahami isu kesetaraan pendidikan. Ketidakadilan yang menimpa siswi dengan kehamilan tidak diinginkan di sekolah menggerakkan PKBI DIY sebagai lembaga yang fokus pada isu remaja untuk memperjuangkan hak pendidikan siswi dengan kehamilan tidak diinginkan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi advokasi PKBI DIY dalam upaya penyetaraan hak pendidikan bagi siswi dengan KTD. Dengan melibatkan stakeholder baik LSM yang fokus pada isu perempuan dan anak maupun sektor pemerintah yang memiliki tanggung jawab dalam pemenuhan pendidikan, PKBI DIY melakukan upaya advokasi untuk memperjuangkan kesetaraan pendidikan bagi siswi KTD melalui kebijakan cuti hamil/cuti melahirkan. Keberhasilan PKBI DIY dalam melakukan aksi advokasi tidak terlepas dari strategi advokasi yang digunakan yakni strategi advokasi kerjasama, negosiasi, persuasi dan litigasi. Penelitian ini menghasilkan rekomendasi yaitu dengan lebih banyak menjalin kerjasama dengan sekolah-sekolah dan penguatan pada upaya mempengaruhi keputusan kepada Dinas Pendidikan dan DIKPORA DIY. Kata kunci: hak pendidikan, siswi dengan kehamilan tidak diinginkan, advokasi, strategi advokasi.

Abstract Female students with unintended pregnancies (KTD) often get negative stigma by the community. School as educational institutions also repudiated their existence as unintended pregnancy might disgrace the institution. The absence of regulation that protects pregnant students resulted in the appliance of drop out sanctions by the educational institutions. It is applied even for female students who experienced unintended pregnancy as the cause of rape or forced pregnancy by violence. Discrimination toward female students with KTD shows that educational institutions still lack of education equality issues. This issues had moved PKBI DIY, an organization that focuses on the issue of adolescent problems, to fight for the rights of female students with unintended pregnancies. The purpose of this study was to know the advocacy strategy of PKBI DIY in an effort to equalize the right to education for female students with KTD. The PKBI DIY, involving stakeholders: NGOs that focus on women and children issues and government that has responsibility for students education fulfillment, had been conducting advocacy efforts through maternity leave policies. The success of PKBI DIY in conducting advocacy actions was inseparable from the advocacy strategy used, namely strategy of advocacy for cooperation, negotiation, persuasion, and litigation. Thus, from this study, some recommendations were made, specifically to establish more collaboration with schools; strengthen the efforts on influencing the decision making of the Education Office and the DIKPORA DIY. Keywords: right to education, female students with unintended pregnancies, advocacy, advocacy strategy.

Kata Kunci : hak pendidikan, siswi dengan kehamilan tidak diinginkan, advokasi, strategi advokasi