ANALISIS PERBANDINGAN ANTARA KEBIJAKAN NORMATIF DENGAN PELAKSANAAN PEMBINAAN MASYARAKAT DESA HUTAN (PMDH) (Studi Kasus di HPH PT Sejati Riau I Trading Company, Riau)

MAMAN SUCHERMAN, Ir. Heru Iswantoro, MA.

1998 | Skripsi | S1 KEHUTANAN

Sejak masuknya Penanaman Modal Asing tahun 1967 dan Penanaman Modal Dalam Negeri tahun 1968 banyak perusahaan pengusahaan hutan (HPH) bermunculan di luar Jawa. Namun perusahaan pengusahaan hutan ini dirasakan lebih bersifat ekstraktif dan hanya bertujuan mengumpulkan keuntungan saja. Melihat keadaan ini pemerintah melalui Menteri Kehutanan mengeluarkan Surat Keputusan no 691/kpts-II/1991 jo no 69/kpts-II/1995 tentang kewajiban pemegang HPH untuk meningkatkan kepedulian sosial kepada masyarakat di dalam dan di sekitar areal hutan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sekaligus mengevaluasi sampai sejauh mana pelaksanaan PMDH di lapangan dibandingkan dengan pedoman pelaksanaan yakni SK Menhut no 69/kpts-II/1995, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi penghambat dan pendukung pelaksanaan PMDH. Penelitian ini dilakukan dalam tiga tahap. Tahap pertama yaitu tahap persiapan lapangan (observasi pendahuluan dan lanjutan), tahap kedua berupa pengumpulan data, dan tahap ketiga adalah perumusan hasil. Metode yang digunakan adalah observasi partisipasi dengan teknik pengumpulan data berupa pengambilan sampel acak bertujuan (purposive random sampling). Setelah itu data yang telah diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukan kegiatan yang telah sesuai dengan pedoman adalah kegiatan Tahap Perencanaan dan Pra rencana yaitu dengan dibuatnya Studi Diagnostik, Tahap Pelaksanaan meliputi Organisasi Pelaksana PMDH dan Bentuk Kegiatan PMDH, dan Tahap Pengawasan serta Pengendalian meliputi Mekanisme Pelaporan Pelaksanaan PMDH. Kegiatan yang belum sesuai pedoman adalah besarnya alokasi anggaran dana tidak sesuai dengan studi diagnostik dan pedoman dan belum adanya pengintegrasian kegiatan dengan instansi lain. Selain itu faktor yang menjadi penghambat adalah adanya perbedaan persepsi antara pelaksana yakni petugas PMDH dari HPH dengan pengawas/penilai dari Kanwil atau Dephut, Sedangkan faktor pendukung pelaksanaan PMDH adalah adanya dana yang disediakan HPH yang apabila realisasi anggaran sesuai aturan maka pelaksanaan PMDH akan berjalan lebih baik.

Kata Kunci : Perbandingan, PMDH