Peran Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta Dalam Mewujudkan Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Terhadap Kerajinan Perak Kotagede

NOVANTYO HAFIDH MARANDRARTA, Hariyanto, S.H., M.Kn.

2019 | Skripsi | S1 HUKUM

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan pengrajin dan pengusaha tidak mendaftarkan indikasi geografis wilayahnya dan upaya apa saja yang dilakukan pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan hukum. Penelitian ini menggabungkan dua jenis penelitian, yaitu penelitian normatif dan penelitian empiris. Penelitian normatif dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder, lalu penelitian empiris dilakukan dengan mewawancarai beberapa narasumber dan responden seperti pengrajin perak kotagede, ketua asosiasi pengusaha perak yogyakarta, ketua koperasi produksi pengusaha perak yogyakarta, anggota pemeliharaan benda warisan budaya dinas kebudayaan, anggota balai haki dinas perindustrian dan perdagangan. Data dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif yang merupakan kegiatan sistemasi dan klarifikasi terhadap dokumen dan hasil wawancara yang diperoleh dalam penelitian sesuai dengan rumusan masalah dan dipaparkan secara deskriptif. Berdasarkan hasil pembasahan yang ada, hasil penelitian ini adalah : Pertama, bahwa faktor-faktor yang menyebabkan pengrajin dan pengusaha tidak mendaftarkan indikasi geografis adalah minim pengetahuan mengenai indikasi geografis, minim perhatian terhadap wilayah keraijnan perak kotagede, anggapan bahwa pendaftaran sulit, lama, dan mahal, anggapan bahwa kondisi kerajinan perak saat ini tidak bisa didaftarkan. Kedua, upaya pemerintah derah melalui Dinas Kebudayaan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Kanwil Kemenkumham Yogyakarta dilakukan dengan pendampingan terhadap pemenuhan syarat-syarat Indikasi Geografis salah satunya pembentukan buku peryaratan.

The purpose of this research is to understand the factors that caused craftsman and owner did not register the geographical indications of his region and the efforts done by local government to support the legal protection. This research is a combination of normative and empirical research. The normative research was conducted by analyzing literature or secondary data. The empirical research was conducted by interviewing several interviewers and respondents such as kotagede silver craftsman and owner silver industry, head of silver industry association, head of silver industry cooperation, member of Dinas Kebudayaan, member of Balai HAKI Dinas Perindustrian dan Perdagangan, member of Kanwil Kemenkumham Yogyakarta. The data were analyzed by using qualitative method by conducting systemization and clarifying documents as well as interview result according to the described research problems. Based on the result of the present discussion, the results of this research are : First, the factors that caused the craftsman and owner did not register the geographical indications of their region are minim knowledge about geographical indications, minim awareness of their region about legal protection, the assumption of hard, long, and expensive process of geographical indications regristation, the assumption of their region can't be registered. Secondly, that the effort of local government through Dinas Kebudayaan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, and Kanwil Kemenkumham Yogyakarta are accompaniment of fullfiment conditions Geographical Indications procedure like requirement book.

Kata Kunci : Pemerintah Daerah, Perlindungan Hukum, Indikasi Geografis, Kerajinan Perak Kotagede