Laporkan Masalah

INTERAKSI MASYARAKAT DENGAN HUTAN MANGROVE (Studi Sosial Ekonomi dan Tata Guna Lahan di Pantai Utara Pemalang, Jawa Tengah)

KUSTOMO, Ir. G.Y. Kamsilam Tirtohamijoyo, Ms.

1997 | Skripsi | S1 KEHUTANAN

Interaksi masyarakat dengan hutan mangrove selama ini telah mengakibatkan kerusakan ekosistem hutan mangrove. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis problematika sosial ekonomi masyarakat sekitar hutan, persepsi masyarakat terhadap hutan dan pemanfaatan hutannya, serta menganalisis persoalan lahan dan konflik yang terjadi di dalamnya. Penelitian ini dilakukan bulan Januari-Juni 1996 di dusun Sidomulyo, desa Pesantren, kec. Ulujami, Kab. Pemalang, Jawa Tengah, dengan jumlah sampel 50 rumah tangga responden dan dilakukan analisis deskriptif. Kesimpulan penelitiannya adalah: pertama, masyarakat desa Pesantren menggantungkan hidupnya dari pertanian sawah dengan kepemilikan lahan semakin menyempit (0,035 ha/kapita tahun 1995) dan distribusinya kurang merata, sedangkan dusun Sidomulyo sumber penghidupannya dari pertanian tambak dengan luas rata-rata 0,146 ha/kapita dengan distribusi kurang merata, terjadi intervensi modal dari luar daerah yang melemahkan perekonomian masyarakat lokal dan menguasai lahan tambak, sehingga masyarakat dusun Sidomulyo hanya menguasai 22,68% luas seluruh tambak. Kedua, Masyarakat umumnya sudah memahami fungsi hutan mangrove, yaitu fungsi perlindungan tanah (60% responden), disamping fungsi ekonominya (20% responden), sedangkan pemanfaatan hutan mangrove oleh penduduk adalah sebagai sumber kayu bakar, merupakan 36% dari keseluruhan sumber bahan bakar responden, dan sumber bahan bakar lainnya dari pekarangan sendiri (40%) dan PTP XVIII/Afdelling Pesantren (18%) . Ketiga, Tekanan penduduk terhadap lahan di desa Pesantren sebesar 1,0252 dan di dusun Sidomulyo 0,8015 tetapi di dusun Sidomulyo terjadi perambahan kawasan hutan, penyebabnya distribusi lahan tidak merata, adanya intervensi modal dari luar daerah, adanya pilihan ekonomis yang lebih menguntungkan untuk mengubah tanah timbul menjadi tambak daripada sebagai areal hutan mangrove, status tanah timbul tidak jelas, dan adanya praktek-praktek birokrasi yang menghendaki kawasan mangrove dikonversi menjadi tambak.

Kata Kunci : -

  1. S1-FKT-1997-83868-abstract.pdf  
  2. S1-FKT-1997-83868-bibliography.pdf  
  3. S1-FKT-1997-83868-tableofcontent.pdf  
  4. S1-FKT-1997-83868-title.pdf