STUDI PELAKSANAAN KEGIATAN HUTAN KEMASYARAKATAN DAN DAMPAKNYA TERHADAP PENDAPATAN PESERTA Studi Kasus di Wilayah Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Propinsi Nusa Tenggara Timur

Fransiskus Mandonsa, Ir. Heru Iswantoro, MA

1997 | Skripsi | S1 KEHUTANAN

Pembangunan hutan kemasyarakatan di kabupaten Timor Tengah Selatan dimulai sejak tahun 1994/1995 sesuai dengan SK Menhut No.1031/Kpts-V/1994 dengan pihak Perhutani Unit II Jawa Timur sebagai pelaksana pembangunan hutan kemasyarakatan. Pembangunan hutan kemasyarakatan sesuai dengan tujuannya diharapkan dapat menciptakan kelestarian hutan dan fungsinya juga dimaksudkan untuk dapat meningkatkan pendapatan dan peran serta masyarakat sekitar hutan secara aktif dalam pengelolaan dan pelestarian hutan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan hutan kemasyarakatan di lapangan dibandingkan dengan pedoman hutan kemasyarakatan yang ada yaitu SK Menhut No.622/Kpts-II/1995, serta dampak hutan kemasyarakatan terhadap pendapatan dan tingkat kemiskinan masyarakat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan teknik studi kasus. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa areal yang dipilih untuk lokasi hutan kemasyarakatan telah sesuai dengan pedoman yang ada sedangkan dalam pemilihan jenis dan komposisi tanaman, peserta, hak dan kewajiban peserta dan pelaksanaan kegiatan hutan kemasyarakatan masih belum sesuai dengan pedoman hutan kemasyarakatan. Dampak hutan kemasyarakatan terhadap pendapatan masyarakat peserta kegiatan sangat besar dengan adanya peningkatan pendapatan per kapita untuk strata I sebesar 42 %, strata II sebesar 47%, strata III sebesar 48%, dan strata IV sebesar 83 %. Dengan adanya kegiatan hutan kemasyarakatan telah mampu mengangkat taraf hidup masyarakat, khususnya peserta kegiatan hutan kemasyarakatan meningkat sampai berada di atas garis kemiskinan.

Kata Kunci : Hutan kemasyarakatan; Pendapatan