KAJIAN YURIDIS KEKUATAN KONTRAK KARYA PT. FREEPORT INDONESIA BERKAITAN DENGAN BERLAKUNYA PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH DIKAITKAN DENGAN PAJAK AIR PERMUKAAN

REYSISCA ANGELA S, Prof. Dr. Ari Hernawan, S.H., M.Hum.

2019 | Tesis | MAGISTER KENOTARIATAN

Tujuan penelitian ini untuk untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum atas Putusan Mahkamah Agung Nomor 326/B/PK/Pjk/2018 terhadap Pajak Air Permukaan PT. Freeport Indonesia dan Kekuatan Kontrak Karya PT. Freeport Indonesia berkaitan dengan berlakunya Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dikaitkan dengan Pajak Air Permukaan. Penelitian ini bersifat deskriptif karena menggambarkan persoalan hukum dalam tataran teori. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan data sekunder sebagai sumber data yang didukung dengan penelitian di lapangan untuk melakukan wawancara dengan narasumber. Cara pengumpulan data dalam penelitian hukum ini dilakukan melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan untuk memperoleh data sekunder. Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif. Hasil analisis tersebut dipaparkan secara deskriptif sehingga diperoleh uraian hasil penelitian yang bersifat deksriptif-kualitatif. Hasil penelitian yang diperoleh yaitu 1) Akibat hukum atas Putusan Mahkamah Agung Nomor 326/B/PK/Pjk/2018 terhadap Pajak Air Permukaan PT. Freeport Indonesia (PTFI) adalah PTFI tidak memiliki kedudukan sebagai Wajib Pajak yang harus membayar Pajak Air Permukaan, 2) Kekuatan Kontrak Karya PT. Freeport Indonesia berkaitan dengan berlakunya Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dikaitkan dengan Pajak Air Permukaan adalah Kontrak Karya merupakan domain hukum privat dan Perda Pajak Daerah merupakan domain hukum publik. Asas Lex Specialis Derogate Lex Generalis, yang artinya peraturan khusus lebih diutamakan dari pada peraturan umum atau jika suatu ketentuan belum atau tidak diatur dalam peraturan khusus, maka berlaku ketentuan yang diatur dalam peraturan umum. Dalam hal ini, peraturan khusus adalah hukum pajak. Hukum pajak menganut paham imperatif, yakni pelaksanaannya tidak dapat ditunda.

The purpose of this study is to find out and analyze the legal consequences of the Supreme Court Decision Number 326/ B/ Pjk/ 2018 on the Surface Water Tax of PT. Freeport Indonesia and the strength of The Contract of Work of PT. Freeport Indonesia relates to the enactment of The Papua Province Regional Regulation Number 4 of 2011 concerning Regional Tax associated with The Surface Water Tax. This research is descriptive because it describes legal issues at the theoretical level. This study is a normative study with secondary data as a data source supported by research in the field to conduct interviews with resource persons. The method of collecting data in legal research is done through library research and field research to obtain secondary data. The data obtained in this study were analyzed using qualitative methods. The results of the analysis are described descriptively so that the description of the results of the research is descriptive-qualitative. The results of the research obtained are 1) The legal consequences of The Supreme Court Decision Number 326/ B/ PK/ Pjk/ 2018 on The Surface Water Tax of PT. Freeport Indonesia (PTFI) is PTFI does not have a position as a Taxpayer who must pay Surface Water Tax. 2) Strength of Contract of Work of PT. Freeport Indonesia relating to enactment of The Papua Province Regional Regulation Number 4 of 2011 concerning Regional Tax associated with Surface Water Tax is a Contract of Work which is a domain of private law and Regional Regulation Tax is a domain of public law. The principle of Lex Specialis Derogate Lex Generalis, which means that special regulations take precedence over general regulations or if a provision has not or is not regulated in special regulations, the provisions stipulated in general regulations apply. In this case, the special regulation is tax law. Tax law adheres to the notion of imperatives, that is the implementation can not be postponed.

Kata Kunci : Kontrak Karya, Pajak Daerah, Pajak Air Permukaan/Contract of Law, Regional Tax, The Surface Water Tax.