HUBUNGAN PUSAT DAN DAERAH: STUDI PENGENDALIAN KPU TERHADAP KPU PROVINSI DAN KPU KABUPATEN/KOTA

UJANG SYARIF D, Prof. Dr. Cornelis Lay, M.A

2019 | Tesis | MAGISTER POLITIK DAN PEMERINTAHAN

Kajian ini meneliti pengendalian yang dilakukan oleh KPU terhadap KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota (KPUD) dalam upaya mewujudkan kelembagaan KPU yang bersifat nasional dan mandiri. Penelitian ini hendak memahami mekanisme serta praktik pengendalian KPU terhadap KPUD di tengah ketergantungan KPU terhadap sumber daya (SDM, anggaran, sarana dan prasarana) Pemerintah. Penelitian menggunakan metode kualitatif, dengan melakukan desk study berupa penelusuran data sekunder produk hukum KPU berupa keputusan, surat edaran, dan risalah rapat. Selain itu dilakukan pula penggalian data primer berupa wawancara ke informan komisioner dan pejabat secretariat KPU, utamanya di level KPU pusat. Hasil penelitian menunjukan bahwa KPU mengendalikan KPUD melalui 3 instrumen, yaitu 1) melakukan perubahan sistemik dengan mengubah metode seleksi kepala sekretariat KPU/KPUD dari semula bersifat tertutup menjadi terbuka. 2) memberikan hukuman (penalty) kepada KPUD dan 3) melakukan ideologisasi, yaitu internalisasi nilai-nilai dasar organisasi (independensi, profesionalitas, dan integritas) kepada KPUD. Secara lebih rinci temuan penelitian meliputi 1) Perubahan sistemik dimulai dari level pusat dengan merubah mekanisme seleksi kepala Sekretariat pusat dari semula bersifat tertutup menjadi terbuka. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir kontrol Pemerintah dalam proses seleksi yang berpotensi mereduksi kemandirian kelembagaan KPU. 2)Perubahan sistemik tersebut mengalami pendalaman, melalui replikasi seleksi terbuka pada rekruitmen kepala sekretariat tingkat daerah (KPUD). Hal ini ditujukan untuk mengurangi kontrol Pemerintah Daerah dalam proses rekruitmen tersebut. 3)Perubahan sistemik dimaksud juga mengalami perluasan, melalui pembentukan pasukan organik (rekruitmen CPNS) KPU untuk mengurangi ketergantungan terhadap personil Pemda. Selain itu KPU melakukan integrasi pegawai pemda yang bekerja di KPU kedalam sistem kepegawaian KPU (alih status). 4)Selain melakukan perubahan sistemik, KPU menggunakan instrumen hukuman (penalty) untuk mengendalikan KPUD. Hukuman tersebut meliputi hukuman langsung, yaitu hukuman yang diberikan oleh KPU secara langsung kepada KPUD berupa teguran lisan dan peringatan tertulis. Kedua hukuman tidak langsung, yaitu hukuman yang diberikan oleh KPU terhadap KPUD melalui pihak ketiga khususnya Peradilan Etik DKPP. 5) Terakhir KPU melakukan ideologisasi, penanaman nilai-nilai dasar organisasi KPU yang terdiri dari independensi, profesionalitas, dan integritas. Hal itu dilakukan melalui forum-forum pertemuan KPU-KPUD.

This research focuses on control performed by national KPU (General Election Commission of the Republic of Indonesia) on KPU Provinsi (Provincial KPU) and KPU Kabupaten/Kota (Regent/City KPU) in attempt to establish a national and independent KPU. This study aims to understand the mechanism of control of national KPU on regional KPU (Provincial and regent/city KPU) amidst the high dependence of KPU on the resources (human resources, budget, infrastructure) of Government. The study employs qualitative approach by carrying out desk study and gaining primary data through interview. Desk study is performed by researching on secondary data such as KPU's minutes meetings, KPU's letter of decision, and circular letter. Interviews are particularly performed on the commissioner and the high officials of bureaucracy in the national KPU. The study shows that national KPU controls regional KPU through three kinds of means, 1) systemic instrument by changing the recruitment method of the head of regional KPU secretariat from closed to open manners. 2) penalty instrument, and 3) ideologization, that is internalization of KPU's core values (independence, professionalism, and integrity). In a much more detailed manner, the finding of the study shows that: 1) systemic instrument from the national till the regional KPU by changing recruitment method of the head of secretariat KPU to minimize the Government's control that could potentially reduce KPU's independence. The deepening systemic change is performed through replicating the recruitment method of the head of regional secretariat KPU from closed to open method to minimize regional KPU's dependence of local Government's resources. The systemic change is expanding through the recruitment of KPU's own personnel to reduce KPU's s dependence on regional government's staffs. KPU also creates program to offer local Government's conversion to become KPU's employee. 2) In addition, KPU applies penalty instrument to control regional KPU in form of direct and indirect penalty. Direct penalties consist of oral and written punishment directly addressed to regional KPU, whereas indirect penalty is performed through the third party of the ethical court of election organizers. 3) Ideologization is performed through the direct meeting between national KPU and regional KPU regularly held to internalize core values of KPU (independence, professionalism, and integrity).

Kata Kunci : pengendalian, perubahan sistemik, hukuman, dan ideologisasi.