Tata Kelola Pemilu Di Daerah Bencana ( Studi Kasus Penyelenggaraan Pemilu di Karo, Sumatera Utara) )

DUMASARI R B S, Sigit Pamungkas, S.IP, MA

2019 | Tesis | MAGISTER POLITIK DAN PEMERINTAHAN

Tulisan ini menjelaskan bagaimana penyelenggaraan pemilu di daerah bencana dilakukan dan bagaimana menata kembali penyelenggararaan pemilu di daerah bencana. Dengan menggunakan penelitian deskriptif dan mengambil lokasi penelitian di daerah yang mengalami bencana alam erupsi Gunung Sinabung, yaitu Kabupaten Karo. Pemilihan topik ini dilatarbelakangi oleh beberapa fenomena yang terjadi selama penyelenggaraan pemilu di daerah bencana dan belum adanya desain khusus yang spesifik mengatur pelaksanaan pemilu di daerah bencana. Tujuan penelitian adalah menganalisis penyelenggaran pemilu di daerah bencana, bagaimana tantangan yang dihadapi penyelenggara pemilu, dan menata kembali kerangka kerja penyelenggaraan pemilu yang antisipatif bencana. Secara spesifik penelitian dilakukan pada daerah dan penyelenggara yang terdampak langsung bencana. Temuan yang diperoleh dari penelitian ini adalah adanya beberapa tahapan dan prinsip pemilu demokratik yang terkendala akibat bencana. Tahapan pemilu yang memiliki beberapa kendala dan tantangan yaitu tahapan pendataan pemilih, kampanye, logistik dan pemungutan suara. Prinsip penyelenggaraan pemilu mengacu pada prinsip pemilu demokratik dengan tantangan besar untuk dihadirkan adalah prinsip kesetaraan antar warga negara, kepemimpinan efektif, efisiensi, keterpenuhan hukum pemilu, proses pemungutan suara yang berasas demokratik dan berintegritas dan ketentuan no double voting. Sementara itu berdasarkan cluster aspek manajerial penyelenggaraan pemilu dalam bencana, merujuk pada Quarantelli dan rangkuman para ahli bencana juga terdapat beberapa masalah dan tantangan. Pertama, pada aspek manajemen internal adalah adalah ketidakjelasan distribusi kekuasaan otoritas, penundaan pembuatan keputusan, ketidakterpaduan perilaku organisasi yang telah ada dengan yang baru muncul, dan mobilisasi personil yang kurang efektif. Kedua, pada aspek regulasi belum mencukupinya regulasi yang mendukung dan berdampak positif yang dirumuskan secara detail. Ketiga, sistem informasi dan komunikasi yang kurang kolaboratif dan tidak mencukupi. Keempat, pada aspek sinergitas stakeholder, adanya koordinasi yang tidak menyeluruh. Kelima pada aspek alokasi sumber daya, yaitu kelalaian membedakan agent generated demand and response generated needs and demand, kurangnya mobilisasi personil dan sumber daya efektif. Meskipun demikian, secara keseluruhan, penyelenggaraan pemilu dapat tetap berjalan dengan baik, meskipun tidak berada pada kondisi ideal dan situasi yang normal. Hal tersebut ditandai dengan adanya penerimaan sosial hasil pemilu dari TPS yang berasal dari wilayah yang terdampak langsung bencana. Selanjutnya, berdasarkan kasus yang terjadi dan melihat berbagai kemungkinan yang terjadi penulis menawarkan pengelolaan kembali terhadap desain yang sudah ada namun belum mencukupi. Tawaran bentuk penataan kembali terhadap desain pemilu di daerah bencana, berada pada tataran penguatan kapasitas penyelenggara pemilu, diskresi regulasi, pembuatan aturan khusus, membuka ruang negosiasi, membangun kesepakatan dan pemahaman bersama, dan penyediaan alternatif tindakan. Negosiasi terhadap normalitas dan aturan hukum demi keselamatan bersama, baik itu manusia maupun penyelenggaraan pemilu, adalah logika dasar yang sebaiknya dipahami bersama oleh setiap pihak yang terlibat.

This paper will describe how the administration of elections in disaster areas is carried out and how to reorganize the implementation of elections in Karo regency that experiences natural eruptions of Mount Sinabung. This study uses descriptive method. The urgently of this observation is based on some phenomenon that occur during the implementation of elections in disaster areas and the absence of specific adjusting that regulate the implementation of elections in disaster areas. Thus, the purpose of this study is to analyze the administration of elections in disaster areas, and how the challenges dealing by the election administrators, and the re-design of anticipatory disaster management frameworks. Specifically the research was carried out on areas and organizers who were affected by the disaster. The findings obtained from this study are the existence of several stages and principles of democratic elections which are constrained by disasters. The stages of the election are constrained namely voter data collection, campaign, logistics and on election day. The principle of election administration refers to the democratic electoral that are difficult to manifest the equality dimension of citizen, effective leadership, efficiency, the fulfillment of electoral law, the voting process based on democracy and integrity and the provisions of double voting. Meanwhile, there are several problems and challenges based on the cluster managerial aspects of holding elections in disasters, referring to Quarantelli and the summary of disaster experts. Firstly, the internal management aspects are the unclear distribution of authority, delay in making decisions, the integration of existing organizational behavior with the emerging ones, and ineffective mobilization of personnel. Secondly, the unsufficiently of regulatory aspects in supporting regulations. Third, information and communication systems that are less collaborative and insufficient. Fourth, there is no comprehensive coordination of stakeholder synergy. Fifth, the resource allocation aspect, namely negligence in distinguishing demand and response generated needs and demand generated agents, lack of personnel mobilization and effective resources. Overall, the administration of elections was well organized, even though it was held in an unappropriate situation. Moreover, based on observation in the real situation, the authors suggested the improvement to the existing administration. There is the need of rearrangement of electoral design in disaster areas, that consist of the strengthening the capacity of election administrators, discretionary regulations, special rules, opening up negotiation spaces, building mutual agreement and understanding, and providing alternative measures. Furthermore, negotiations on normality and law enforcement is also prudent for mutual safety, both for citizens and administrator are the basic concern for each parties.

Kata Kunci : pemilu,bencana,penyelenggaraan pemilu,tata kelola pemilu