Peran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dalam Mendorong Pemilu Inklusif (Studi Kasus : Pemilihan Bupati & Wakil Bupati Kabupaten Bantul Tahun 2015)

AYU PUTRININGTYAS, Dr. Haryanto, MA

2018 | Tesis | MAGISTER POLITIK DAN PEMERINTAHAN

Penelitian ini mengkaji tentang peran KPU kabupaten sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang salah satunya adalah mendorong pemilu yang inklusif. Mengambil lokus di Kabupaten Bantul yang menyelenggarakan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati pada tahun 2015, dimana partisipasi pemilih penyandang disabilitas yang menggunakan hak pilihnya hanya 31,97% dari 1.151 orang yang tercatat di DPT. Penyediaan akses pemilu kepada pemilih penyandang disabilitas ditujukan agar mereka tidak mengalami hambatan dalam berpartisipasi. Untuk itulah penelitian ini berupaya untuk menjelaskan bagaimana peran KPU Kabupaten dalam menjamin aksesibilitas bagi pemilih penyandang disabilitas untuk meningkatkan partisipasi dilihat dari implementasinya berdasarkan siklus tahapan pemilihan umum serta apakah yang melatarbelakangi rendahnya tingkat partisipasi pemilih penyandang disabilitas pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati tersebut. Guna menjawab pertanyaan tersebut, penelitian ini menggunakan konsep badan penyelenggara pemilu dan perannya, aksesibilitas pemilu dalam penelitian difokuskan menjadi fisik dan nonfisik, siklus tahapan pemilu, pemilih penyandang disabilitas, serta partisipasi. Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif melalui metode studi kasus dengan mengumpulkan data dari wawancara secara mendalam, dan penelusuran terhadap sumber dokumen yang relevan. Dari penelitian ini didapatkan hasil, pertama dalam menjamin aksesibilitas non fisik pemilu yang dilakukan sebelum pemilu (pre election) KPU Kabupaten Bantul sebagai perencana dan penyelenggara pendaftaran dan registrasi, telah menjamin aksesibilitas bagi pemilih penyandang disabilitas. Sebagai pemberi informasi/pendidikan pemilu, masih kurang dalam menjamin aksesibilitas. Sebagai perencana koordinasi kampanye pemilu, belum dapat menjamin aksesibilitas. Kedua, dalam menjamin aksesibilitas non fisik pemilu yang dilakukan setelah pemilu (post election), diupayakan dengan melaksanakan evaluasi aksesibilitas penyelenggaraan pilkada 2015 dan penyusunan strategi yang dilakukan selanjutnya. Ketiga, penjaminan aksesibilitas fisik pemilu yang dilakukan saat pemilu (in election) sebagai penyelenggara pemungutan suara masih lemah, karena dalam praktiknya masih banyak TPS yang sulit dijangkau dan tidak akses terutama bagi penyandang disabilitas fisik, serta KPPS yang tidak memiliki kepekaan terhadap pemilih penyandang disabilitas. Keempat, terdapat hambatan umum dan khusus yang merupakan latar belakang rendahnya jumlah penyandang disabilitas berpartisipasi dalam Pilkada tahun 2015.

The purpose of this research is to learn more about the role of the Regency General Election Commission as the administrator of general elections, which affects the inclusive electoral process. Taking the place in Regency of Bantul in which arranged by the General Election Commission for Bantul`s Regent and Vice-regent election in 2015, where the participation of the voters with disability who use their right to vote is only on 31,97% from 1.151 people from what`s written in the Permanent Voters List (DPT). The availability of the easy access for the election to people who have disabilities is to avoid any obstacles in their participations. This research helps to explain the role of the Regency`s General Election Commission (KPU) to ensure the ease of access for voters with disabilities, to increase the participation seen from the implementation based on the stages of general election, and to also show what has been causing the low participation of voters with disabilities during the Regent and Vice-regent General Elections. To answer the question, this research is using the concept of the election organizer and its role, the election accessibility in this research is focused in physical and non-physical, the stages of general election, voters who have disabilities, and their participation. The researcher used a qualitative approach through a case study method by collecting in-depth interviews and tracking the sources of relevant documents. From this research we can conclude that, first, in ensuring the non-physical election accessibility prior to the election, General Election Commission (KPU) Bantul Regency as the registration organizer, had ensured accessibility for voters with disabilities. As a provider of information or election education, they had not done enough to guarantee accessibility. As the coordinator of the election campaign, they can not guarantee the accessibility. Second, in order to guarantee the general election`s non-physical accessibility that is being done after the election, sought by implementing the accessibility of the Local Leaders Election (Pilkada) in 2015 and the next strategy development. Third, physical election guarantee that is being done during the election as the voting organizer is still weak, because in practice there are still a lot of polling station (TPS) that are not easily accessed, especially for those who have physical disabilities, as well as the Voting Group Organizer (KPPS) who has no sensitivity towards the voters who have disabilities. Fourth, there are some general and special obstacles which is the background of the low participation of persons with disabilities in the Local Leaders Election in 2015.

Kata Kunci : Disabilitas, KPU, Pemilu, Aksesibilitas, Inklusif