PERSPEKTIF DAN POLA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA (DPMD) KABUPATEN SUMBAWA BARAT

LALU HERY DWI PRAJA, Dr. Hempri Suyatna, M.Si. ; Dra. Agnes Sunartiningsih, M.S.

2019 | Tesis | MAGISTER PEMBANGUNAN SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN

Lebih dari dua dekade pemberdayaan masyarakat hadir sebagai alternatif dalam pembangunan. Namun, masih dinilai hanya sekedar perubahan kemasan. Sebagai bagian dari fungsinya dalam menyelenggarakan pembangunan, Pemerintah Daerah melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat mengerahkan sumber daya yang ada untuk memberdayakan masyarakat. Telah banyak upaya yang dilakukan untuk menanamkan pemberdayaan masyarakat sebagai paradigma pembangunan seperti pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, workshop dan agenda peningkatan kapasitas lainnya. Namun apakah organisasi telah memahami paradigma pemberdayaan masyarakat seiiring tidak terhindarkannya pergeseran atau mutasi aparatur yang menjadi motor penggerak organisasi. Oleh karena itu, penelitian ini mendeskripsikan bagaimana pemahaman organisasi perangkat daerah yang menangani urusan pemberdayaan masyarakat tentang pemberdayaan itu sendiri, yakni melalui deskripsi terhadap stock of knowledge, persepsi, proses perencanaan, dan pola pemberdayaan masyarakat yang dijalankan. Deskripsi tentang hal tersebut ditunjang oleh teori utama yang menjadi pegangan peneliti, yakni teori people centered development. Metode penelitian kualitatif menjadi alternatif yang digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Sementara itu, teknik pengumpulan data yang digunakan mencakup wawancara, observasi dan penelaahan dokumen. Melalui pendekatan tersebut, peneliti mendeskripsikan pemahaman organisasi perangkat daerah, dalam hal ini adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sumbawa Barat yang merupakan satu-satunya organisasi perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan urusan wajib pemerintahan pada bidang pemberdayaan masyarakat dan desa. Pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh DPMD belum didukung oleh stock of knowledge yang terkelola dengan baik. Tidak adanya transfer of knowledge dan terbatasnya memori organisasi menjadikan stock of knowledge organisasi tentang pemberdayaan masyarakat terbatas. Keterbatasan stock of knowledge mempengaruhi persepsi tentang pemberdayaan masyarakat menjadikan program yang ditetapkan sebagai rutinitas tahunan organisasi. Selanjutnya, perencanaan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan melalui mekanisme musrenbang, yasinan, pokok pikiran dan rencana kerja OPD belum sepenuhnya mencerminkan kebutuhan masyarakat. Apabila pemberdayaan masyarakat diartikan sebagai upaya untuk memberikan daya dan kuasa kepada masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan, maka berdasarkan data dan informasi yang didapatkan, program dan kegiatan yang ada di DPMD belum sepenuhnya masuk dalam pola empowerment.

Community empowerment have been present for more than two decades as an alternative in development. However, it is still considered as a change in packaging. As part of its function in carrying out development, the Regional Government through the Department of Community Empowerment mobilizes existing resources to empower the community. Many efforts have been made to cultivate community empowerment as a development paradigm such as education and training, socialization, workshops and other improvement of capacity agendas. But whether the organization has understood the paradigm of community empowerment as inevitably the shift or transfer of apparatus which has become the driving force of the organization. Therefore, this study described the understanding of the organization of regional apparatus that handled community empowerment affairs about empowerment itself, through a description of the stock of knowledge, perceptions, planning processes, and patterns of implemented community empowerment. The description of this was supported by the main theory which became the guideline of the researcher, it was the theory of people centered development. Qualitative research method was an alternative used to answer research questions. The research approach used descriptive qualitative. Meanwhile, the data collection techniques used interview, observation and document review. Through this approach, the researcher described the understanding of regional apparatus organization, in this case was the Department of Village and Empowerment (DPMD) which was the only regional apparatus organization responsible for implementing mandatory government affairs in the field of community and village empowerment. Community empowerment carried out by DPMD was not yet supported by well-managed stock of knowledge. The absence of transfer of knowledge and limited organizational memory made the stock of knowledge organization about community empowerment limited. The limitation of the stock of knowledge influenced the perceptions of community empowerment, making the defined program as the annual routine of the organization. Furthermore, community empowerment planning carried out through the musrenbang, yasinan, principal and OPD work plan mechanism were not fully reflected the needs of the community. If community empowerment was interpreted as an effort to give power to the community to realize prosperity, then based on the obtained data and information, the programs and activities that exist in DPMD were not fully included in the empowerment pattern.

Kata Kunci : stock of knowledge, persepsi, perencanaan, pola pemberdayaan masyarakat