Eksplorasi Hubungan Kondisi Keuangan Pemerintah Daerah dengan Tingkat Layanan Sosial

YAN MAGDALENA, Irwan Taufiq Ritonga, M.Bus., Ph.D., CA.

2019 | Tesis | MAGISTER AKUNTANSI

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi hubungan kondisi keuangan pemerintah daerah dengan tingkat layanan sosial di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan analisis konten dan wawancara semi terstruktur. Peneliti melakukan pengukuran kondisi keuangan pemerintah daerah dengan menggunakan dimensi yang berkaitan dengan layanan yaitu solvabilitas layanan. Dimensi ini terdiri dari 2 indikator rasio yaitu rasio aset dan rasio belanja yang bersumber dari LHP atas LKPD dan LPPD tahun 2017. Untuk mengukur tingkat layanan sosial peneliti menggunakan capaian realisasi indikator-indikator standar pelayanan minimal bidang sosial tahun 2017 pada pemerintah kabupaten dalam klaster 2. Capaian pemerintah atas kondisi keuangan pemerintah daerah dengan kategori tingkat layanan sosial yang berbeda tersebut selanjutnya dilakukan pembandingan berdasarkan kriteria penskoran untuk mengetahui hubungan kondisi keuangan pemerintah daerah dengan tingkat layanan sosial yang diberikan. Setelah melakukan pembandingan peneliti melakukan wawancara dengan tujuan untuk mengkonfirmasi kondisi penyebab adanya/tidak hubungan antara kondisi keuangan pemerintah daerah dengan tingkat layanan sosial. Berdasarkan hasil analisis, menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan antara kondisi keuangan pemerintah daerah dengan tingkat layanan sosial. Jika dilihat berdasarkan hasil pembandingan terhadap pemberian skor kondisi keuangan pemerintah daerah dengan tingkat layanan sosial, persentase hubungan kondisi keuangan pemerintah daerah dengan tingkat layanan sosial sebesar 42,19%, sedangkan yang tidak berhubungan sebesar 57,81%. Berdasarkan hasil analisis data wawancara menunjukkan bahwa kondisi penyebab tidak terdapatnya hubungan antara kondisi keuangan dengan tingkat layanan sosial karena dana untuk pemenuhan standar pelayanan minimal tidak hanya berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), namun dari APBD Provinsi dan APBN. Adapun faktor yang memengaruhi capaian realisai SPM ialah kemampuan kapasitas aparatur sipil dinas sosial, pemutakhiran data masyarakat PMKS, kemampuan penganggaran daerah, pemberian bantuan sosial tepat pada sasaran, dan kesadaran pemangku kepentingan terhadap pentingnya pemberian tingkat layanan sosial yang berkualitas.

This study aims to explore the relationship local government�s financial conditions and the level of social services in Indonesia. This study uses descriptive qualitative analysis of content and semi-structured interviews. The researcher assessed local government�s financial condition using a dimension that is related to services, namely solvency of services. This dimension consists of 2 indicator ratios, namely asset ratio and expenditure ratio which refer to the Assessment Result Report (LHP) on the 2017 Local Government Financial Report (LKPD) and Local Government Management Report (LPPD). To assess the level of social services, researchers used the realization of 2017 minimum social service standard indicators for district governments in cluster 2. The government�s achievement in terms of local government�s financial condition with various category levels of social services was then compared based on certain scoring criteria to determine the relations between the local goverment�s financial condition and the social services rendered. After conducting the comparison, the researcher conducted an interview with the aim of confirming the conditions that cause the presence/ absence of the relationship between local government�s financial conditions and the level of social services. Based on the results of the analysis, The results of the study showed that there is no relationship between local government�s financial conditions and the level of social services. Based on the results of a comparison of local government�s financial conditions and the level of social services scoring, the percentage of the relationship between local government�s financial conditions and the level of social services was 42.19%, whereas the unrelated was 57.81%. Based on the results of data analysis, Interview data analysis showed that reason why there is no relationship between financial conditions and the level of social services was because the funds for meeting minimum service standards (SPM) did not only come from the Regional Expenditure Budget (APBD) in Regional Work Units (SKPD), but also from the Provincial Budget and State Budget (APBN). The factors that influenced the achievement of SPM realization were the social service civil apparatus� capacity; the update of PMKS community data; the regional budgeting capabilities; the provision of social assistance that is right on target; and stakeholders� awareness of the importance of providing quality levels of social services.

Kata Kunci : Kondisi keuangan, solvabilitas layanan, tingkat layanan sosial, capaian realisasi SPM bidang sosial, rasio aset tetap, rasio belanja.