KAJIAN YURIDIS PELAKSANAAN PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH KABUPATEN BANTUL TENTANG PENUNJUKAN NOTARIS PENERIMA PROTOKOL ATAS NOTARIS YANG MENINGGAL DUNIA (Analisis Kasus Notaris SEA)

ARIFAN RAZIKI, Dr. Rimawati, S.H., M.Hum

2019 | Tesis | MAGISTER KENOTARIATAN

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji pelaksanaan Surat Keputusan Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Bantul mengenai penunjukan Notaris penerima protokol Notaris yang meninggal dunia dan mengkaji faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan Surat Keputusan ini. Penelitian ini merupakan penelitian normatif empiris yang mengkaji norma-norma yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan dengan didukung data-data yang diperoleh dari penelitian lapangan, baik dokumen-dokumen maupun wawancara dengan responden dan narasumber. Analisis dilakukan dengan metode kualitatif serta dijabarkan secara deskriptif dalam bab pembahasan. Keputusan yang dikeluarkan oleh Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Bantul merupakan keputusan yang memiliki sifat deklaratoir, yaitu menetapkan suatu hubungan hukum yang dilakukan oleh pihak ahli waris dengan Notaris penerima dan pemegang protokol untuk melakukan serah terima protokol Notaris yang meninggal dunia. Secara material, hubungan hukum berupa serah terima protokol Notaris sudah tidak berlaku lagi karena syarat subjektif berupa kesepakatan cacat/tidak terpenuhi. Secara yuridis formal, keputusan tersebut masih berlaku karena tidak ada permohonan pencabutan keputusan yang dimintakan/diajukan oleh ahli waris Notaris yang meninggal dunia dan Notaris calon penerima protokol. Faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan keputusan tersebut ialah adanya sikap dari ahli waris Notaris yang tidak segera menyerahkan protokol dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, permohonan pengunduran diri sebagai penerima dan pemegang protokol oleh Notaris yang diusulkan dan telah ditetapkan oleh Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Bantul, dan pengunduran diri Notaris SS sebagai penerima dan pemegang protokol Notaris SEA.

This study is intended to review the implementation of the Decree of the Regional Supervisory Board of Bantul Regency regarding the appointment of Notary recipients of the Notary protocol who died and review the factors that were obstacles in the implementation of this Decree. This research is empirical normative research that examines the norms that apply in legislation supported by data obtained from field research, both documents and interviews with respondents and resource persons. The analysis was carried out by qualitative methods and described descriptively in the discussion chapter. The decision issued by the Regional Supervisory Board of Bantul Regency was a declaratory decision, namely establishing a legal relationship carried out by the heirs with the recipient Notary and the protocol holder to hand over the Notary protocol that died. In material terms, the legal relationship in the form of handover of the Notary protocol is no longer valid because the subjective conditions in the form of disability / unmet agreements. In formal juridical terms, the decision is still valid because there is no request for revocation of the decision requested / submitted by the heirs of the deceased Notary and the Notary of the prospective recipient of the protocol. The factor that becomes an obstacle in implementing the decision is the attitude of the Notary's heirs who do not immediately submit the protocol within 30 (thirty) days, the application for resignation as the recipient and holder of the protocol by a Notary proposed by the District Regional Supervisory Board Bantul, and the resignation of the SS Notary as the recipient and holder of the SEA Notary protocol.

Kata Kunci : Kata kunci : Majelis Pengawas Daerah, Protokol Notaris, Keputusan Tata Usaha Negara.