PERAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH (MPD) DALAM PERLINDUNGAN TERHADAP KLIEN YANG MEMBUTUHKAN SALINAN AKTA DALAM HAL NOTARIS MENINGGAL DUNIA DAN PROTOKOL BELUM DISERAHKAN (ANALISIS KASUS DI KAB. BANTUL)

WINEY CHRISNANTI S, Dr. Harry Purwanto, S.H., M.Hum

2019 | Tesis | MAGISTER KENOTARIATAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa peran Majelis Pengawas Daerah (MPD) dalam perlindungan hukum terhadap klien yang membutuhkan salinan akta dalam hal Notaris sudah meninggal dunia dan protokol belum diserahkan dan mengetahui kendala yang menyebabkan belum beralihnya atau ditetapkannya Notaris penerima Protokol dalam hal Notaris sudah meninggal dunia. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif empiris, karena penulis bermaksud mencari peran Majelis Pengawas Daerah (MPD) dalam perlindungan hukum terhadap klien yang membutuhkan salinan akta dalam hal Notaris sudah meninggal dunia kemudian dikaitkan dengan kendala kendala yang menyebabkan belum beralihnya atau ditetapkannya Notaris penerima Protokol dalam hal Notaris sudah meninggal dunia. Data sekunder diperoleh dengan studi kepustakaan sedangkan data primer diperoleh melalui wawancara. Seluruh data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif dan penyajian data secara deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diambil dua kesimpulan yaitu yang pertama Peran Majelis Pengawas Daerah (MPD) dalam perlindungan hukum terhadap klien yang membutuhkan salinan akta dalam hal Notaris sudah meninggal dunia dan protokol belum diserahkan yaitu dengan melaksanakan kewenanganya secara tegas dengan menunjuk Notaris pengganti agar menyerahkan salinan akta kepada klien. Peran MPD dalam menunjuk Notaris penerima Protokol sebagai bentuk perlindungan hukum bagi klien manakala klien meminta salinan akta. Kedua, Kendala yang menyebabkan belum beralihnya atau ditetapkannya Notaris penerima Protokol dalam hal Notaris sudah meninggal dunia yaitu Notaris penerima protokol kurang memahami kewajiban profesinya dan kurang tegasnya MPD menjalankan tugas dan fungsinya sebagai Majelis Pengawas Daerah dengan menunjuk Notaris penerima Protokol, MPD Kabupaten Bantul masih bersikap ragu-ragu untuk menentukan sikap dengan menunjuk Notaris penerima protokol.

This study has purpose to study and analyze the role of the Regional Assembly Supervisory Board in the legal protection of clients demanding the deed approval due to the passed away of notary and the unsubmitted protocol, determining the case that the file is not transferred or determined yet, since the notary as the protocol recipient had passed away. This study applied a type of empirical normative legal research, since the author intends to look for the role of the Regional Assembly Supervisory in the legal protection of clients demanding a copy of the deed/certificate due to the passed away of notary, and the problems related to the case. Secondary data was obtained by using literature studies, whereas, the primary data was obtained through interviews. All data was collected qualitatively and analyzed descriptively Based on the results of research and discussion, it can be concluded that, first, the role of the Regional Assembly Supervisory in the legal protection for clients demanding a copy of deed due to the passed away of Notary and the unsubmitted protocol to the client. The role of the Regional Assembly Supervisory is in appointing notary recipients of the Protocol as a form of legal protection for clients when the client requests for a copy of the deed. Second, the problems were caused by the notary recipent that does not understand the work seriously. Besides, The Regional Assembly Supervisory also has responsibility to the case due to its function to point the notary recipient.

Kata Kunci : Notaris, Majelis Pengawas Daerah, Protokol Notaris, perlindungan hukum