PENANGGULANGAN KEMISKINAN NELAYAN DI KABUPATEN MALUKU TENGAH "STUDI EVALUASI DENGAN PENDEKATAN REGULATORY IMPACT ASSESSMENT (RIA)"

LA SUGI, Dr. Bevaola Kusumasari, M.Si

2019 | Tesis | MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

Tesis ini hendak melakukan analisis dengan menggunakan instrumen Regulatory Impact Assessment (RIA) dalam mengevaluasi kinerja kebijakan. RIA telah diterapkan oleh banyak negara untuk mengevaluasi kebijakan. RIA bertujuan untuk meningkatkan kualitas kebijakan publik dengan mengintegrasikan secara sistematis stok pengetahuan stakeholders ke dalam proses-proses perumusan kebijakan. Di Indonesia, RIA masih sedikit dan belum digunakan secara optimal dalam penyusunan berbagai peraturan di baik di tingkat pemerintah pusat maupun daerah. Tahun 2010, Kementerian Dalam Negeri menerima kurang lebih 13.622 peraturan daerah, dan membatalkan sebanyak 1.843 yang dinilai bermasalah. Sehingga untuk meningkatkan kualitas kebijakan membutuhkan instrument yang tepat. Selain itu, tulisan ini juga mengkaji faktor-faktor yang menghambat penanggulangan kemiskinan nelayan. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus dari metode penelitian kualitatif. Penelitian berlokasi di Kabupaten Maluku Tengah sebagai daerah dengan potensi perikanan terbesar di Provinsi Maluku. Namun pada saat yang kabupaten ini paling tergolong paling miskin di Provinsi Maluku. Hasil penelitian membuktikan bahwa kebijakan yang digunakan untuk menanggulangi kemiskinan nelayan di Maluku Tengah dinilai belum relevan, belum efektif, dan juga belum efisien. Sehingga pemerintah daerah perlu merumuskan kembali kebijakan tersebut. Pada bagian lain, terdapat empat masalah dasar yang menjadi faktor penghambat masyarakat nelayan untuk mencapai tingkat kesejahteraan. Pertama, hubungan patron-client yang disebabkan oleh nelayan yang tidak memiliki budaya saving, akses sumberdaya alam yang melimpah dan mudah, dan pembagian hasil tangkapan yang tidak ideal. Kedua, rendahnya posisi tawar yang disebabkan karena terlilit hutang piutang dengan tengkulak, tidak adanya kepastian harga ikan, objek (ikan) yang mereka tangkap tidak dapat bertahan dalam waktu yang lama tanpa proses pengawetan. Ketiga, kelangkaan BBM. Keempat, legitimasi oligarki terhadap pemilihan kepala desa, bupati dan anggota legislatif tingkat kabupaten dan provinsi.

This thesis intends to conduct an analysis using the instrument Regulatory Impact Assessment (RIA) in evaluating policy performance. RIA has been implemented by many countries to evaluate policies. RIA aims to improve the quality of public policy by systematically integrating of knowledge of stakeholders into the processes of policies formulation. In Indonesia, the existence is still fewer and it has not been used optimally in the formulation of various regulations at both the central and regional authority. In 2010, the Ministry of Home Affairs received approximately 13,622 regional regulations, and canceled 1,843 which were considered as problem. Hence, it will improve the quality of policy that requires the right instrument. In addition, this paper also examines the factors that inhibit poverty alleviation of fishermen. This study uses a case study approach from qualitative research methods. The research was located in Central Maluku Regency as the region with the greatest fishery potential in Maluku Province. However, recently district is most classified as the poorest Maluku Province. The results of the study prove that the policies used to tackle fishermen's poverty in Central Maluku are considered to be irrelevant, not effective yet, and not efficient yet. Therefore, the local government needs to reformulates the policies. On the other hands, there are four main problems which are the inhibiting factors for fishing communities to achieve welfare levels. First, the patron-client relationship caused by fishermen who do not have a culture of saving, access to abundant and easy natural resources, and the distribution of catches that are not ideal. Secondly, the low bargaining position caused by debts owed by middlemen, the absence of certainty about the price of fish, objects (fish) that they catch cannot survive for a long time without a preservation process. Third, is scarcity of fuel oil. Fourth, the legitimacy of the oligarchy towards the election of village chief, regent and legislative members at the district and province.

Kata Kunci : Regulatory Impact Assessment, inhibiting factors, fisherman poverty, Central Maluku Regency