Laporkan Masalah

PELUANG INTEGRASI INFORMASI GEOSPASIAL TEMATIK (IGT) DALAM PENATAAN RUANG BERBASIS MITIGASI BENCANA (Studi Kasus di Kabupaten Bantul, DIY)

IRCHAM HABIB ANGGARA, Retno Widodo Dwi Pramono, S.T., M.Sc., Ph.D.

2019 | Tesis | MAGISTER PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA

Penataan ruang merupakan instrumen untuk mewujudkan ruang kehidupan yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Tetapi kondisi yang tercipta hingga saat ini masih belum sesuai dengan harapan. Hal ini terlihat dari semakin meningkatnya krisis tata ruang yang terjadi karena pembangunan yang dilakukan tidak memperhatikan kerentanan wilayah terhadap potensi bencana alam. Padahal, agar dapat menangani risiko bencana dengan tepat, penataan ruang seharusnya mengadopsi pendekatan multi-hazard. Hal ini dikarenakan pendekatan multi-hazard merupakan salah satu instrumen yang telah diamanatkan dalam upaya pengurangan risiko bencana secara internasional. Praktek umum yang terjadi saat ini, adopsi pendekatan multi-hazard dalam perencanaan tata ruang seringkali masih menemui berbagai kendala dalam implementasinya. Sehingga diperlukan penelitian untuk menjelaskan implementasi pendekatan multi-hazard dalam rencana tata ruang dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi pendekatan multi-hazard dalam penataan ruang berbasis mitigasi bencana di Kabupaten Bantul. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Bantul yang telah secara eksplisit menekankan pada upaya pengurangan risiko bencana dalam tujuan penataan ruangnya. Pendekatan penelitian ini adalah deskriptif eksploratif dengan metode kualitatif. Data yang digunakan yaitu data sekunder yang berupa dokumen RTRW Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030 dan peta-peta kawasan rawan bencana yang diproduksi oleh walidata Informasi Geospasial Tematik dalam kerangka Kebijakan Satu Peta (KSP). Teknik analisis data dilakukan melalui metode overlay dan metode subjective matching untuk melakukan simulasi integrasi pendekatan multi-hazard dalam rencana pola ruang, serta wawancara mendalam diperlukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi pendekatan multi-hazard dalam penataan ruang berbasis mitigasi bencana di Kabupaten Bantul. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kabupaten Bantul belum mengimplementasikan pendekatan multi-hazard dalam penataan ruang wilayahnya. Permasalahan yang menghambat implementasi pendekatan multi-hazard dalam penataan ruang berbasis mitigasi bencana di Kabupaten Bantul dapat dikelompokkan menjadi dua aspek utama, yaitu: teknis (data) dan institusional. Implementasi pendekatan multi-hazard dalam penataan ruang berbasis mitigasi bencana dapat berhasil apabila ada upaya untuk meningkatkan aksesibilitas data geospasial melalui konsep data sharing, meningkatkan kapasitas organisasi, serta integrasi pendekatan multi-hazard dalam peraturan penataan ruang. Sehingga, pembahasan mengenai implementasi pendekatan multi-hazard dalam penataan ruang berbasis mitigasi bencana selain difokuskan pada metode pemetaan multi-hazard juga harus ditekankan pada aspek institusional, yang meliputi pilar regulatif, normatif, dan kognitif.

Spatial planning is an instrument for realizing a safe, comfortable, productive, and sustainable living space. But the conditions created so far are still not in line with expectations. This can be seen from the increasing spatial crisis that occurred because the development carried out did not pay attention to the vulnerability of the region to the potential for natural disasters. In fact, in order to properly handle disaster risk, spatial planning should adopt a multi-hazard approach. This is because the multi-hazard approach is one of the instruments mandated in the efforts of international disaster risk reduction. The current general practice, the adoption of a multi-hazard approach in spatial planning often still faces various obstacles in its implementation. So research is needed to explain the implementation of a multi-hazard approach in spatial planning and identify the factors that influence the implementation of a multi-hazard approach in disaster mitigation-based spatial planning in Bantul Regency. This research was conducted in Bantul Regency which has explicitly emphasized disaster risk reduction efforts in its spatial planning goals. The research approach is descriptive explorative with qualitative methods. The data used are documents of Spatial Planning of the Bantul Regency 2010-2030 and maps of disaster-prone areas (Thematic Geospatial Information) produced in the One Map Policy (OMP). Data analysis techniques were carried out through the overlay method and subjective matching method to simulate the integration of multi-hazard approaches in spatial pattern planning, and in-depth interviews were needed to identify the factors that influence the implementation of multi-hazard approaches in disaster mitigation based spatial planning in Bantul Regency. The results showed that Bantul Regency had not implemented a multi-hazard approach in its spatial planning. Problems that hinder the implementation of multi-hazard approaches in disaster mitigation-based spatial planning in Bantul Regency can be grouped into two main aspects, technical (data) and institutional. Implementation of a multi-hazard approach in disaster mitigation-based spatial planning can be successful if there is an effort to improve the accessibility of geospatial data, increasing organizational capacity, and integrating a multi-hazard approach in spatial planning. Thus, the discussion on the implementation of a multi-hazard approach in disaster mitigation-based spatial planning in addition to focusing on multi-hazard mapping methods must also be emphasized on institutional aspects (regulative, normative, and cognitive).

Kata Kunci : Informasi Geospasial Tematik, penataan ruang, multi-hazard

  1. S2-2019-419411-abstract.pdf  
  2. S2-2019-419411-bibliography.pdf  
  3. S2-2019-419411-tableofcontent.pdf  
  4. S2-2019-419411-title.pdf